Indonesia di BOP Trump: Diplomasi Berani atau Langkah Terburu-buru?

Keanggotaan Indonesia di BOP Trump: Peluang atau Jebakan?

Langkah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Perdamaian (BOP) di Davos akhir Januari lalu masih terus jadi perbincangan panas. Inisiatif Donald Trump untuk perdamaian Gaza ini, yang diikuti Indonesia, ternyata tak lepas dari kritik dan pertanyaan tajam. Hal itulah yang kemudian dibedah tuntas dalam diskusi Indonesia Leaders Talk belum lama ini.

Pro dan kontra memang berimbang. Di satu sisi, ada peluang strategis. Namun begitu, risiko yang mengintip juga tidak bisa dianggap sepele.

Pedang Bermata Dua

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menggambarkan situasi ini bagai memegang pedang bermata dua. Menurutnya, keikutsertaan 13 negara Islam lain seperti Turki dan Arab Saudi bisa jadi pintu masuk bagi Indonesia untuk bersuara lebih lantang.

"Ini saatnya Pak Prabowo tidak cuma jadi bagian dari permainan, tapi menjadi king maker, solidarity maker," tegas Mardani.

Tapi dia juga waspada. Gaya Trump yang dikenal ingin menang sendiri, kata Mardani, adalah tanda yang harus diwaspadai. BOP bisa membawa berkah, tapi sekaligus berpotensi musibah.

Diterima Terlalu Cepat?

Kecepatan respons Indonesia justru dipertanyakan oleh peneliti senior BRIN, Indriana Kartini. Ia membandingkan dengan sikap negara-negara lain yang jauh lebih hati-hati.

"Negara-negara besar seperti Singapura, Jerman, bahkan sekutu Amerika seperti Prancis masih mempertimbangkan atau menolak. Tapi Indonesia begitu cepatnya," ujar Indriana.

Yang lebih mengganggunya lagi adalah isi piagamnya sendiri. "Kalau berbicara tentang resolusi untuk Palestina, tapi Gaza dan Palestina sendiri tidak muncul di piagam, ini yang perlu disoroti," ungkapnya.

Jauh dari Mandat Awal

Persoalan mendasar lainnya diungkap mantan Dubes RI, Bunyan Saptomo. Menurutnya, BOP versi Trump ini sudah melenceng jauh dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang semestinya jadi landasan. Resolusi PBB hanya mengamanatkan masa transisi sekitar 2-3 tahun.

"Tapi BOP didesain Trump sepanjang masa dan diperluas untuk seluruh konflik dunia," jelas Bunyan. Ia khawatir forum ini malah berpotensi menjadi saingan Dewan Keamanan PBB, apalagi dengan dominasi Trump yang punya hak veto penuh.

Dia punya usulan konkret. Opsi pertama, Indonesia menarik diri dan menyalurkan dana langsung untuk kemanusiaan melalui PBB. Atau, tetap bergabung tapi dengan syarat harus memastikan perlindungan rakyat Gaza dan keterwakilan Palestina benar-benar ada.

Navigasi di Tengah Ketidakpastian

Di tengah kerumitan ini, pakar Hubungan Internasional Ian Montratama mencoba melihat sisi realistisnya. Dalam situasi geopolitik global yang ia sebut "tidak normal", BoP bisa jadi salah satu pilihan yang ada.

"Ini bukan bop yang jadi masalah, tapi isi atau versi BoP versi Trump. Kita harus mengembalikan arah BoP kembali kepada mandat awal," ujarnya.

Yang penting, lanjut Ian yang akrab disapa Yan, Indonesia harus pintar menavigasi hubungan dengan semua kekuatan besar. "Kita harus menavigasi bagaimana menawarkan value sehingga bisa berjalan seiring," katanya.

Soal Iuran 1 Miliar Dolar

Lalu, bagaimana dengan iuran fantastis sebesar 1 miliar dolar AS yang ramai diperdebatkan? Mardani mencoba meluruskan dengan mengatakan angka itu tidak harus dibayar tunai dan mekanismenya bisa diatur.

Tapi Bunyan punya ide lain. Menurutnya, jika Indonesia bersedia mengirim pasukan perdamaian, seharusnya bisa jadi bahan negosiasi untuk keringanan iuran.

"Negara Timur Tengah saja tidak ada yang berani kirim pasukan. Kalau kita berani kirim 2.000 pasukan, harusnya tidak usah ikut iuran," usulnya.

Utang Konstitusional yang Tak Boleh Lupa

Di balik semua debat strategis ini, ada satu benang merah yang disepakati semua narasumber: komitmen untuk Palestina adalah amanat konstitusi. Mardani mengingatkan, platform apapun yang dipakai, tugas utama Indonesia tetap sama.

"Jangan lupakan, mau BoP atau platform PBB, tugas konstitusional kita adalah memerdekakan Palestina."

Indriana menambahkan dimensi historisnya. Dukungan Palestina sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, katanya, menciptakan tanggung jawab moral yang tak boleh pudar. Isu ini sudah jadi PR bangsa sejak Konferensi Asia-Afrika 1955.

Kesimpulannya? Pengawasan ketat mutlak diperlukan. Seperti kata Mardani menutup diskusi, prinsipnya adalah dukung tapi awasi. Satu langkah maju, bagaimanapun, lebih baik daripada hanya berdiri di tempat tanpa berbuat apa-apa.