“Karena dengan jumlah desa sangat besar 75.296 desa, rakyat Indonesia sebagian besar berada desa. Maka bilamana desa itu sehat, desa itu maju, desa itu makmur, sejatinya Indonesia sehat Indonesia makmur dan Indonesia maju akan menjadi kenyataan,” ungkap Yandri.
Di sisi lain, Prihati Pujowaskito dari BPJS Kesehatan punya penekanan yang agak teknis. Ia menegaskan strategi utama mereka: memperkuat interoperabilitas data dan mendongkrak jumlah kepesertaan aktif. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan JKN ke depannya.
Kerja sama ini tak hanya dengan Kemendes PDT. Menurut Pujo, ada juga keterlibatan Kementerian Koperasi, Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta Badan Gizi Nasional. Sinergi lintas kementerian ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan data dan memperluas cakupan.
“Jika dirangkum, keseluruhan kerja sama ini membentuk satu orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu sampai hilir, mulai dari penguatan basis data, perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan keaktifan peserta, hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional,” tegas Pujo.
Dengan kerja sama ini, perlindungan kesehatan diharapkan bisa merata sampai ke pelosok desa dan daerah afirmasi. Intinya, memastikan jaminan itu benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
Dalam acara itu, Menteri Yandri didampingi sejumlah pejabat tinggi kementeriannya, seperti Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPSDM Agustomi Masik, dan Kepala BPI Mulyadin Malik.
Artikel Terkait
Bareskrim Ungkap Modus Penimbunan dan Jual Gelap BBM Subsidi ke Industri
Polisi Amankan Pria Diduga Pengedar Ribuan Butir Obat Keras di Bogor
Arsenal Hadapi Sporting CP di Liga Champions Tanpa Saka dan Timber
Ketua Banggar DPR Soroti Salah Sasaran Subsidi Energi, Desak Reformasi Mendesak