Menteri Yandri Ancam Sanksi Tegas Mitra Dapur MBG yang Langgar Aturan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, punya pesan keras untuk para mitra dapur MBG. Main-main dengan kualitas makanan? Mark-up anggaran? Atau abai pada SOP? Siap-siap saja terima sanksi. Pemerintah pusat tak segan memberi hukuman operasional, bahkan memutus kontrak sama sekali.

Kenapa tegas sekali? Soalnya, program Makan Bergizi Gratis ini bukan cuma proyek bisnis biasa atau sekadar konten untuk diunggah di media sosial. Ini adalah amanat negara. Pengelola dilarang keras berlebihan atau, yang lebih parah, mengabaikan keamanan pangan. Standar kualitas yang sudah ditetapkan harus dijaga, tidak boleh melenceng.

“Memang ada beberapa hal yang kita sarankan tadi. Karena sekarang tidak boleh main-main lagi,” tegas Yandri.

Menteri asal Bengkulu Selatan itu menambahkan, “Karena program strategis nasional Bapak Presiden Prabowo yang harus sama-sama kita kawal. Jadi mitra dapur tidak boleh bermain-main dengan aturan yang sudah ada.”

Pernyataan itu disampaikannya melalui keterangan tertulis pada Sabtu (4/4/2026), sehari setelah kunjungan kerjanya ke Kabupaten Padang Pariaman.

Pada Jumat (3/4), Yandri menyempatkan diri meninjau salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut. Di sana, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas program. Caranya? Dengan mengetatkan standar operasional di semua SPPG yang tersebar di berbagai daerah.

Nyatanya, pengetatan itu sudah berjalan. Saat ini, ratusan SPPG berstatus dihentikan sementara atau suspend. Penyebabnya, mereka dinilai belum memenuhi syarat teknis dan operasional. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar program prioritas nasional ini tak hanya menjangkau banyak orang, tapi juga benar-benar bermutu.

“Karena sekarang, lebih dua ribu dapur SPPG sudah dibanned atau suspend. Jadi pemerintah tidak main-main,” papar mantan Anggota DPR RI itu.

Alasannya jelas dan mendasar. “Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, keselamatan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia,” ujarnya.

Kunjungan Yandri ke Padang Pariaman tak hanya seputar SPPG. Ia juga meninjau pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang masih dalam tahap penyelesaian. Ini bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan mengembangkan KDMP sebagai strategi nasional, produk lokal diharapkan bisa menembus pasar yang lebih luas.

Menurut Yandri, pembangunan ekonomi nasional harus berakar dari desa. KDMP dianggap sebagai instrumen kunci untuk melindungi usaha kecil dari praktik perdagangan yang tidak adil. Di sisi lain, koperasi ini juga bisa memperkuat posisi tawar produk lokal di pasaran.

Selain urusan gizi dan ekonomi, ada juga kegiatan lain yang tak kalah seru. Yandri meluncurkan kick-off Liga Desa di Lapangan Desa Sirambang. Ia berharap kompetisi ini bisa melahirkan bibit-bibit pesepak bola terbaik dari desa-desa, khususnya di Padang Pariaman.

Program liga ini merupakan intervensi pemerintah untuk membangun kepercayaan diri pemain lokal. Sekaligus, memberi panggung bagi potensi yang selama ini terpendam di desa. Tujuannya berlapis: menjaring bakat muda, menggerakkan ekonomi desa lewat kegiatan olahraga, dan tentu saja, mempererat silaturahmi antarwarga dari desa yang berbeda.