Menteri Yandri Ancam Sanksi Tegas Mitra Dapur MBG yang Langgar Aturan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, punya pesan keras untuk para mitra dapur MBG. Main-main dengan kualitas makanan? Mark-up anggaran? Atau abai pada SOP? Siap-siap saja terima sanksi. Pemerintah pusat tak segan memberi hukuman operasional, bahkan memutus kontrak sama sekali.

Kenapa tegas sekali? Soalnya, program Makan Bergizi Gratis ini bukan cuma proyek bisnis biasa atau sekadar konten untuk diunggah di media sosial. Ini adalah amanat negara. Pengelola dilarang keras berlebihan atau, yang lebih parah, mengabaikan keamanan pangan. Standar kualitas yang sudah ditetapkan harus dijaga, tidak boleh melenceng.

“Memang ada beberapa hal yang kita sarankan tadi. Karena sekarang tidak boleh main-main lagi,” tegas Yandri.

Menteri asal Bengkulu Selatan itu menambahkan, “Karena program strategis nasional Bapak Presiden Prabowo yang harus sama-sama kita kawal. Jadi mitra dapur tidak boleh bermain-main dengan aturan yang sudah ada.”

Pernyataan itu disampaikannya melalui keterangan tertulis pada Sabtu (4/4/2026), sehari setelah kunjungan kerjanya ke Kabupaten Padang Pariaman.

Pada Jumat (3/4), Yandri menyempatkan diri meninjau salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut. Di sana, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas program. Caranya? Dengan mengetatkan standar operasional di semua SPPG yang tersebar di berbagai daerah.

Nyatanya, pengetatan itu sudah berjalan. Saat ini, ratusan SPPG berstatus dihentikan sementara atau suspend. Penyebabnya, mereka dinilai belum memenuhi syarat teknis dan operasional. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar program prioritas nasional ini tak hanya menjangkau banyak orang, tapi juga benar-benar bermutu.