Di sisi lain, fasilitas untuk kelompok rentan juga dapat sorotan. Ruang laktasi yang ada dinilai kurang memadai. Sistem antrean prioritas buat lansia dan penyandang disabilitas pun belum berjalan sebagaimana mestinya.
Untuk jangka panjang, Ombudsman menyinggung soal perlunya pembangunan dermaga baru. Infrastruktur tambahan ini dianggap krusial biar proses bongkar muat kapal lebih cepat. Alhasil, waktu tunggu penumpang bisa dipangkas dan pelayanan jadi lebih efisien.
Chris Fither, Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Bangka Belitung, menegaskan fokus evaluasi mereka ada pada tiga hal: keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang.
“Catatan penting bagi kami adalah bagaimana pelayanan dari tahun ke tahun terus meningkat. Target idealnya sih, nggak ada lagi penumpukan atau keluhan dari penumpang. Tapi kita juga harus realistis, lihat keterbatasan sarana, SDM, plus animo masyarakat yang tinggi. Kami masih bisa memaklumi selama nggak ada kendala yang berarti, karena fokus utama kami tetaplah tiga aspek tadi: keamanan, keselamatan, dan kenyamanan,” ujar Chris.
Dengan tujuh rekomendasi itu, Ombudsman berharap langkah perbaikan segera diambil. Pemantauan akan terus berlanjut sampai seluruh arus balik Lebaran 2026 benar-benar berakhir.
Harapannya jelas: standar pelayanan publik tetap terjaga dan perlindungan maksimal bisa diberikan ke semua pengguna jasa transportasi laut.
Editor: Redaksi TVRINews
Artikel Terkait
Korlantas Siap Terapkan One Way Nasional di Tol Trans Jawa Jika Arus Balik Membeludak
Pemerintah Tegaskan Subsidi BBM Belum Dibatasi, Harga Dipertahankan
Debut Herdman di Kandang, Timnas Indonesia Hadapi Saint Kitts & Nevis
KPK Pastikan Prosedur Penanganan Kasus Yaqut Sesuai Aturan