Peringatan serupa datang dari rekan sekomisinya, Ahmad Irawan. Legislator dari Golkar ini sepakat bahwa penentuan hari adalah kunci. Kalau jatuh di Jumat, publik bisa salah paham.
"Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang," kata Irawan.
Konsekuensinya? Tujuan awal kebijakan bisa meleset sama sekali. "Dari awalnya kita bermaksud untuk menghemat penggunaan BBM, justru tujuan tersebut bisa tidak tercapai," ungkapnya.
Lalu, hari apa yang dinilai lebih aman? Irawan punya usulan. Menurut pertimbangannya, Rabu bisa jadi pilihan yang lebih masuk akal.
"Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya," jelasnya.
Alasannya sederhana: menghindari mental "nempel-nempel" libur. Kalau Senin, orang cenderung memperpanjang akhir pekan. Kalau Kamis, bisa saja orang mengajukan cuti di Jumatnya, sehingga liburan bisa membentang empat hari dari Kamis hingga Minggu. Rabu, posisinya di tengah, dianggap lebih minim godaan untuk memperpanjang waktu libur.
Jadi, meski pemerintah yang nantinya akan menetapkan, pesan dari DPR jelas. Kebijakan WFH ini perlu kajian matang, terutama soal pemilihan harinya. Agar hemat BBM-nya benar-benar terwujud, bukan malah berujung pada kemacetan di jalan menuju tempat wisata.
Artikel Terkait
Operasi Ketupat 2026 Resmi Ditutup, Angka Kematian Kecelakaan Turun Drastis
Suami di Makassar Laporkan Istri Diduga Jual Tiga Anak dan Keponakan
Gubernur DKI Ingatkan Perantau: Bekali Kemampuan Kerja, Jangan Jadi Beban Sosial
DLH DKI Bantah Tuduhan Buang Sampah ke Kali, Klaim Itu Titik Penampungan Resmi