Mensos Gus Ipul Tegur 2.708 Pegawai Bolos Usai Libur Lebaran

Hari pertama usai libur Lebaran, suasana di kantor Kementerian Sosial di Jakarta Pusat ternyata tak seramai yang dibayangkan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, tampaknya tak main-main melihat fakta itu. Ia mengungkap angka yang cukup mengejutkan: ada 2.708 pegawai yang tak mengisi absen pada Rabu (25/3/2026) itu, alias masuk kerja tanpa keterangan.

“Cukup besar yang tanpa keterangan ini,” ujarnya, dengan nada yang tegas.

Bagi Gus Ipul, ini jelas pelanggaran disiplin. Dan konsekuensinya langsung: pemotongan tunjangan kinerja atau tukin sebesar 3 persen per hari bagi yang bersangkutan. Aturan mainnya sudah ada, merujuk pada Permensos Nomor 6 Tahun 2023. Tapi sanksinya nggak cuma sampai di situ. Menurutnya, langkah administratif ini juga berlandaskan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang bisa berimbas hingga teguran tertulis.

“Bagi mereka yang melanggar... akan dilakukan pemotongan sebesar 3 persen per hari untuk tunjangan kinerjanya,” tegas Gus Ipul.

Di sisi lain, data kehadiran yang ia paparkan cukup detail. Dari total 46.090 pegawai Kemensos, yang kerja dari kantor (WFO) ada 33.683 orang. Lalu, yang kerja dari rumah (WFA) tercatat 5.071. Sementara model kerja fleksibel diikuti 34.284 pegawai, dan yang cuti atau sakit hanya 344 orang. Absensi ditutup pukul 10 pagi, dan dari situlah angka 2.708 itu muncul.

Namun begitu, hukuman berupa pemotongan tunjangan rupanya belum dianggap cukup. Gus Ipul punya tindak lanjut lain yang lebih langsung.

“Besok jam 10 pagi semuanya saya minta untuk ikut apel, baik secara daring maupun luring,” cetusnya.

Khusus bagi yang berada di Jakarta, kehadiran fisik di kantor pusat di Salemba diwajibkan. Apel pembinaan ini dimaksudkan sebagai pengingat sekaligus momentum perbaikan.

Harapannya jelas. Gus Ipul ingin insiden ini jadi pelajaran berharga bagi seluruh ASN di lingkungannya. Kerja melayani masyarakat, menurutnya, butuh semangat dan tekad yang kuat, terutama usai momen liburan panjang. Ia mengakui sebenarnya ada sistem pengawasan dan alat ukur kedisiplinan yang jelas.

“Sayangnya, tidak semua menjalankan apa yang sudah dipahami sebenarnya dengan baik oleh mereka,” tutupnya dengan nada prihatin.