Nah, maskapai asing belum tentu mau ambil pusing. Penjadwalan ulang dengan rute lebih panjang? Bisa-bisa mereka minta tambahan biaya yang nggak sedikit.
"Makanya pemerintah harus siapkan opsi dari sekarang. Koordinasi diplomatik, negosiasi dengan maskapai, sampai skema pembiayaan darurat. Intinya, keselamatan dan kepastian pulangnya jemaah itu yang utama," ucap Selly.
Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawasi. Pemerintah dinilainya perlu menyiapkan beberapa skenario perjalanan untuk mengantisipasi ketidakpastian.
"Ibadah haji dan umrah ini bukan cuma urusan spiritual. Ini soal tata kelola pelayanan publik yang lintas negara. Kesiapan kita menghadapi berbagai skenario krisis adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional kepada jemaah," pungkasnya.
Artikel Terkait
Polres Metro Tangerang Kota Sediakan Layanan Titip Kendaraan Gratis untuk Pemudik
KARA Raih Tiga Penghargaan Nilai Pelanggan dari Survei Konsumen di Enam Kota
Mendes PDTT Desak Pembaruan Data Tunggal untuk Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Kapolda Riau Dianugerahi Maklumat Hari Ekosistem Atas Komitmen Green Policing