Lalu, kapan tepatnya WFH diberlakukan?
Di sisi lain, Gubernur menekankan bahwa pelayanan publik sama sekali tak boleh terganggu. Optimalisasi sistem elektronik jadi kunci. Layanan-layanan esensial juga harus tetap jalan, terutama untuk kelompok rentan.
Beberapa instansi yang disebut wajib menjaga layanan antara lain Badan Pendapatan Daerah, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan termasuk posko dan RSUD. Lalu ada juga Dinas Sosial serta Satpol PP.
Jadi, kebijakan ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi memberi keringanan bagi pegawai usai mudik, tapi di sisi lain menuntut jaminan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan dasar tetap berdenyut tanpa hambatan.
Artikel Terkait
Menko Pangan Pastikan Stok Aman dan Harga Terkendali Jelang Lebaran
Kapolda Riau Peringatkan Dampak Konflik Global pada Mudik Lebaran 2026
Pemerintah Terapkan WFA 5 Hari untuk ASN dan Swasta Jelang Lebaran 2026
Jalan Lintas Selatan Blitar Segera Beroperasi, Dukung Mudik dan Pemerataan