Pemerintah Siapkan Skenario Kontingensi BBM dan Elpiji Antisipasi Ketegangan Iran-AS

Pemerintah mengaku tak mau lengah. Menyikapi ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika yang berpotensi mengguncang pasar energi global, sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga pasokan BBM dan gas elpiji di dalam negeri diklaim telah disiapkan. Demikian disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

“Berbasis data, kita sudah gambarkan skenarionya,” ujar Luhut, Rabu (11/3/2026) di Cimahi.

Ia menegaskan, masyarakat tak perlu cemas berlebihan. “Saya kira pemerintah juga sudah cukup siaga menyikapi hal ini,” tambahnya.

Rencana yang dimaksud adalah sebuah skenario kontingensi. Intinya, pemerintah punya beberapa opsi kebijakan yang akan disesuaikan dengan gerak harga minyak mentah dunia. Semuanya sudah dihitung matang, termasuk dampaknya terhadap APBN.

“Ketika harga minyak mencapai USD 90, USD 100, bahkan sampai USD 150 per barel, itu sudah dibuat. Nanti tentu kita lihat average berapa karena APBN kita USD 70,” jelas Luhut.

Lalu, bagaimana dengan kenaikan biaya? Menurut hitungannya, kenaikan USD 10 saja bisa berarti tambahan beban sekitar Rp 70 triliun. “Tapi setelah kita hitung kemarin, kita lega masih semua manageable,” ungkapnya.

Di sisi lain, soal distribusi gas elpiji juga mendapat perhatian khusus. Untuk pulau-pulau besar seperti Jawa, pasokan dinilai tak bermasalah. Kendala justru muncul di daerah terpencil yang jauh dari pusat logistik.

“Kalau di Pulau Jawa itu tidak terlalu ada masalah, karena dia (gas) datang langsung bisa dibagikan,” kata Luhut.

Namun begitu, kondisi di luar Jawa berbeda. “Masalah karena transportasi ke sana,” ujarnya. Itulah mengapa, kata Luhut, Pertamina sudah mulai mengalirkan pasokan gas ke berbagai daerah luar Jawa sejak hari ini. Upaya ini dilakukan agar stok di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau itu tetap terjamin.