Wali Kota Jakbar Tegaskan Penyegelan Permanen Atlas Padel, Bangunan Dinilai Tak Layak Izin

"Fungsinya harus dikembalikan menjadi Ruang Terbuka Hijau," tegasnya.

Soal teknis lebih lanjut, seperti bagaimana proses pengembalian fungsi lahan akan dilakukan, Iin menyebut wewenangnya ada pada Suku Dinas setempat. "Untuk detail teknisnya, bisa merujuk ke Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta Barat," jelasnya.

Spanduk yang terpasang di lokasi menyebutkan alasan hukum penyegelan. Bangunan itu dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta sejumlah Peraturan Pemerintah. Hukumnya jelas. Aktivitas di dalam kompleks pun praktis mandek total, meninggalkan bangunan yang biasanya ramai itu dalam kesunyian.