DPR Desak Penanganan Terpadu Kasus Investasi Bodong Koperasi BLN yang Rugikan 44 Ribu Korban

Dari ruang rapat Komisi III DPR, desakan untuk menangani kasus investasi bodong Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) semakin keras. Bimantoro Wiyono, salah satu anggotanya, mendesak adanya penegakan hukum yang terpadu. Alasannya sederhana tapi berat: korban tersebar di mana-mana, hampir di setiap daerah.

"Karena ini memang hampir di setiap daerah, kami menyarankan ini juga bisa dikoordinasikan secara terpadu, mungkin oleh Bareskrim juga karena ada di setiap daerah,"

Ucap Bimantoro dalam rapat dengar pendapat di Jakarta, Senin (9/3/2026) lalu. Rapat itu sendiri menghadirkan korban dari berbagai penjuru, mulai Jawa Tengah sampai Bali, bersama perwakilan Polda Jateng.

Yang jadi perhatian Bimantoro adalah soal waktu. Platform operasional koperasi seperti Si Pintar dan Si Jangkung ternyata masih bisa beroperasi hingga Maret 2025. Padahal, surat teguran untuk menghentikannya sudah terbit sejak Agustus 2023. Ini tentu tanda tanya besar. Jangan sampai, kata dia, ada kesan pembiaran dari pihak berwenang.

Di sisi lain, perkembangan penanganan kasus ini dinilai masih berjalan di tempat. Sorotan tajam diarahkan ke aktor utama yang belum tersentuh hukum. Saat ini, Polda Jateng baru menetapkan Kepala Cabang Koperasi BLN Salatiga, Dalyati, sebagai tersangka. Sementara nama pimpinan puncak, Nicholas Nyoto Prasetyo, masih bebas dari proses hukum.

"Secara logika hukum, jika kepala cabang sudah terbukti dan menjadi tersangka, tentu harus ditelusuri juga peran pimpinan utamanya,"

tegas Bimantoro. Logika ini yang ingin ditegakkannya.

Skala kerugiannya tidak main-main. Sekitar 44 ribu korban berjatuhan, tersebar lintas kabupaten dan provinsi. Kerugian materialnya? Diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Makanya, Bimantoro juga mendesak aparat untuk segera melacak dan memblokir aset-aset yang diduga terkait. Tujuannya dua: mengamankan dana untuk pengembalian dan mencegah aset itu menghilang begitu saja.

Desakan serupa datang dari rekan sekomisinya, Machfud Arifin. Dia menilai kasus seluas ini sudah harus melibatkan tingkat pusat.

"Ini kasus bukan hanya di Jawa Tengah, tetapi ada di lintas provinsi. Ini Bareskrim harus juga turun, Pideksus, ini untuk back-up kasus ini karena tidak bisa Polda Jawa Tengah menangkap yang di Bali, di Jawa Tengah-nya kewalahan kok pasti,"

kata Arifin. Dia secara spesifik meminta Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri turun tangan. Tekanan dari parlemen kini jelas mengarah pada satu hal: koordinasi nasional untuk menangani kasus yang telah menyebar dan merugikan ribuan orang ini.