Di Palu, Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP Sulawesi Tengah akhirnya terselenggara. Acara ini berlangsung tanpa hambatan berarti dan dihadiri oleh mayoritas pengurus cabang dari seluruh provinsi. Suasana cukup kondusif, jauh dari kabar burung yang sempat beredar sebelumnya.
Bendahara Umum DPP PPP, Imam Fauzan A Uskara, dengan tegas membantah isu yang mengatakan forum penting ini batal. "Alhamdulillah Muswil tetap digelar," ujarnya, Sabtu (7/3/2026).
"Isu yang mengatakan Muswil batal atau gagal itu tidak benar. Walaupun sempat terjadi dinamika, pada 6 Maret 2026 Muswil tetap berjalan dan dihadiri mayoritas ketua DPC se-Sulawesi Tengah," tegas Fauzan.
Menurut penjelasannya, seluruh rangkaian acara berjalan aman. Hingga akhirnya, forum berhasil menetapkan formatur yang bertugas menyusun kepengurusan baru untuk DPW setempat.
"Kami berharap formatur yang telah ditetapkan dapat segera menyelesaikan dan merampungkan tugasnya. Nantinya akan dibentuk kepengurusan baru yang kemudian akan diterbitkan SK-nya oleh DPP PPP," kata Fauzan.
Di sisi lain, dukungan juga datang dari tingkat cabang. Sofansyah Yunan, Ketua DPC PPP Kabupaten Banggai, menyatakan bahwa kehadiran mereka didasari oleh amanat konstitusi partai. Aturannya jelas: setelah Muktamar, Muswil wajib digelar paling lambat tiga bulan.
"Pelaksanaan Muswil ini adalah perintah konstitusi yang tertuang dalam AD/ART. Karena itu kami bersepakat untuk melaksanakannya di Palu. Ini perintah konstitusi dan sifatnya sah," jelas Sofansyah dengan mantap.
Pendapat serupa diungkapkan oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Toli-Toli, Muh Saleh. Ia menegaskan bahwa forum tersebut sah secara organisasi dan telah memenuhi kuorum. Baginya, ini baru langkah awal.
"Setelah Muswil tingkat wilayah rampung, kami akan melanjutkan konsolidasi musyawarah tingkat cabang. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik ke depan, termasuk Pemilu dan Pileg 2029," tutur Muh Saleh.
Dengan demikian, konsolidasi internal PPP di Sulawesi Tengah diharapkan makin kokoh. Hal ini penting, mengingat waktu untuk penataan struktur, penguatan kader, dan persiapan menghadapi Pemilu 2029 tidaklah panjang. Partai harus bergerak cepat.
Memang, tidak semua cabang hadir secara fisik. Beberapa ketua DPC berhalangan karena meninggal dunia, sementara yang lain seperti Kota Palu masa berlaku SK-nya sudah berakhir. Namun begitu, kehadiran mayoritas cabang lain dinilai sudah cukup memenuhi unsur representasi. Muswil pun berjalan sesuai koridor aturan yang ada.
Artikel Terkait
Malut Tak Mampu Bayar Gaji PPPK hingga Akhir 2026, Gubernur Minta DBH 60 Persen Dikembalikan
Shin Tae-yong Tegaskan Tak Akan Pakai Taktik Parkir Bus di Persija Jakarta
Siswi SD di Klaten Nekat Bergelantungan di Motor Pelaku Curanmor Demi Selamatkan Kendaraan Ibu
Kapolri Yakin Aturan Baru Soal Usia Pensiun Tidak Sebabkan Kemacetan Karier di Polri