Pemerintah Kaji Pemotongan Gaji Pejabat dan Anggota DPR untuk Antisipasi Krisis Global

- Selasa, 17 Maret 2026 | 20:00 WIB
Pemerintah Kaji Pemotongan Gaji Pejabat dan Anggota DPR untuk Antisipasi Krisis Global

Gaji para pejabat kabinet dan anggota DPR kemungkinan bakal dipangkas. Rencana ini sedang dikaji serius oleh Istana Kepresidenan, sebagai salah satu langkah antisipasi menghadapi tekanan krisis global yang dipicu oleh perang di Iran.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi hal itu usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3) lalu.

“Sedang kami detailkan kajiannya,” ujarnya kepada para wartawan.

Intinya, pemerintah ingin efisiensi. Targetnya jelas: menjaga defisit anggaran agar tidak melonjak melewati batas aman, yaitu 3% dari PDB. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga mengimbau langkah penghematan lain, terutama soal energi.

Misalnya, dengan beralih ke transportasi umum dan membatasi pemakaian kendaraan dinas. Tujuannya untuk menekan konsumsi BBM.

“Ini sedang kami finalkan,” tambah Prasetyo.

Politikus Gerindra ini menegaskan, stok BBM nasional sebenarnya masih aman. Tapi, situasi global yang tidak menentu ini justru dianggap momentum tepat untuk mengencangkan ikat pinggang dan memperkuat budaya efisiensi di semua lini, termasuk tata kelola anggaran.

Wacana pemotongan gaji ini bukan muncul tiba-tiba. Rupanya, ide itu berawal dari perbincangan tentang langkah-langkah drastis yang diambil Pakistan. Negeri itu disebut Presiden Prabowo telah menerapkan penghematan agresif untuk menjaga stabilitas ekonominya sendiri.

Dalam Sidang Kabinet di Istana Merdeka pada Jumat (13/3), Prabowo secara khusus menyoroti kebijakan Pakistan.

“Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, seolah situasi ini bagi mereka sudah seperti sewaktu Covid,” katanya.

Pakistan tak main-main. Mereka memangkas gaji para pejabat tinggi negara dan anggota parlemen. Dana yang terkumpul lalu dialihkan untuk membantu masyarakat paling rentan. Mereka juga menerapkan kerja dari rumah (WFH) untuk sebagian pegawai, bahkan mengurangi hari kerja jadi empat hari dalam seminggu.

“Ini hanya contoh, ya. Saya kira kita bisa mengkaji masalah ini,” jelas Prabowo.

Menurutnya, langkah serupa patut dipertimbangkan. Intinya, penghematan dalam berbagai bentuk harus benar-benar diupayakan sekarang juga.

Editor: Yuliana Sari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar