"Meskipun merek dan warnanya mungkin identik, secara spesifikasi itu berbeda. Jadi, kendaraan yang ada di Kaltim saat ini bukan hasil pengadaan pemerintah," jelasnya.
Nah, lalu bagaimana kabar rencana pengadaan mobil dinas yang sempat ramai itu? Ternyata, ceritanya sudah berubah. Pemprov Kaltim menyebut pihak dealer telah menyetujui pembatalan pengadaan. Mereka bersedia mengambil kembali kendaraan dan mengembalikan dana penuh ke Kas Daerah.
Prosesnya nanti akan meliputi penyetoran dana, penandatanganan berita acara di Jakarta, dan penyerahan fisik mobil ke dealer. Untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan, Pemprov mengaku sedang berkoordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait kebijakan pengadaan barang.
Faisal menutup pernyataannya dengan janji transparansi. "Informasi lengkap mengenai mutasi pengembalian dana akan kami buka kepada publik segera setelah seluruh proses administrasi selesai," pungkasnya.
Jadi, begitulah penjelasannya. Mobil yang viral itu disebut mobil pribadi, sementara mobil dinas yang kontroversial sebelumnya sedang dalam proses dikembalikan. Tinggal tunggu realisasinya saja.
Artikel Terkait
Ribuan Pemuda Jerman Turun ke Jerman Tolak Wacana Wajib Militer
Tren Hijab untuk Lebaran 2026: Pashmina Viscose hingga Cashmere Diprediksi Dominan
DPR Optimistis Ibadah Haji 2026 Tak Terganggu Meski Konflik Timur Tengah Membara
DPR Dukung PP Tunas: Batasan Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun