Hingga akhir Februari 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita mencatatkan defisit. Angkanya cukup besar, Rp135,7 triliun, atau setara dengan 0,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Data ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Namun begitu, ada cerita lain di balik angka defisit itu. Purbaya justru melihat sisi yang menggembirakan. Penerimaan negara, terutama dari sektor pajak, sedang menunjukkan tren yang sangat positif. Kinerjanya melesat jauh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30 persen. Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan,"
ujar Purbaya saat Media Briefing dan Buka Puasa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat lalu (6/3). Pernyataannya ini memberi sinyal optimisme di tengah kondisi fiskal yang masih dalam tahap pemulihan.
Kalau dirinci, realisasi pendapatan negara memang sudah mencapai Rp358 triliun. Tapi, belanjanya lebih tinggi, yaitu Rp493,8 triliun. Nah, selisih inilah yang menghasilkan defisit tadi.
Dari total pendapatan itu, kontribusi terbesar datang dari pajak, yakni Rp245,1 triliun. Lalu, ada setoran kepabeanan dan cukai sebesar Rp44,9 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp68 triliun.
Di sisi pengeluaran, pemerintah pusat menyerap belanja sebesar Rp346,1 triliun. Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa mencatat realisasi Rp147,7 triliun.
Purbaya menegaskan, momentum positif dari penerimaan pajak ini harus dijaga. Tujuannya jelas, agar pertumbuhan bisa berkelanjutan sepanjang tahun dan postur fiskal tetap sehat. Dengan begitu, berbagai program pembangunan nasional bisa didukung dengan maksimal.
"Kita pastikan semua faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi itu berjalan dengan baik,"
tandasnya menutup penjelasan.
Jadi, meski defisit masih ada, pemerintah tampaknya cukup percaya diri. Fondasinya adalah pertumbuhan penerimaan pajak yang cukup impresif di awal tahun ini. Tantangannya sekarang adalah menjaga konsistensi itu.
Artikel Terkait
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Kerja Padat Karya sebagai Bantalan Sosial Tekanan Ekonomi
Pramono Anung Tinjau CFD Rasuna Said, 95 Persen Warga Ingin Digelar Permanen
Pemerintah Minta Publik Bersabar Tunggu Pengumuman Skema Baru Bagi Hasil Tambang
Iran Peringatkan Negara Arab agar Tak Izinkan AS Gunakan Wilayah Mereka untuk Serang Iran