Desakan Pencopotan Komisaris Transjakarta, Muhammad Ainul Yaqin, Usai Orasi Kontroversial

Nama Muhammad Ainul Yaqin, Ketua GP Ansor DKI Jakarta, menjadi sorotan publik setelah menyampaikan orasi bernada keras dalam sebuah unjuk rasa. Insiden ini memicu gelombang desakan agar ia dicopot dari posisinya sebagai Komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Video orasi Ainul Yaqin yang diunggah di platform X (sebelumnya Twitter) pada Jumat, 17 Oktober 2025, menunjukkan ia menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan pernyataan yang dianggap sebagai ancaman. Dalam rekaman tersebut, terdengar ia menyatakan, "Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian, seperti anak banser menggorok leher PKI."

Pernyataan kontroversial ini dengan cepat menjadi viral dan memicu kecaman dari berbagai kalangan. Banyak warganet yang menilai pernyataan tersebut tidak pantas, terutama mengingat posisinya sebagai seorang pejabat publik.

Profil dan Jabatan Strategis Muhammad Ainul Yaqin

Di balik kontroversinya, Muhammad Ainul Yaqin tercatat menduduki posisi strategis. Selain sebagai Ketua GP Ansor DKI Jakarta, ia juga menjabat sebagai Komisaris PT Transjakarta. Lebih dari itu, ia sedang menduduki posisi sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia untuk periode 2024-2029.

Jabatan-jabatan inilah yang membuat pernyataannya mendapat sorotan tajam. Publik mempertanyakan kesesuaian sikapnya dengan tanggung jawab yang diemban di lembaga publik seperti Transjakarta dan Kementerian Agama.

Desakan Warganet untuk Pencopotan Jabatan

Akibat pernyataannya yang dinilai provokatif, warganet ramai-ramai mendesak agar Ainul Yaqin segera diberhentikan dari jabatannya di Transjakarta. Desakan ini banyak disuarakan melalui media sosial.

Salah satu contohnya adalah akun X @NenkMonica yang menulis, "Yg SETUJU Cuk ini dipecat dari Komisaris PT. Transjakarta @PT_Transjakarta silahkan RTL!!!"

Desakan ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap tindakan seorang pejabat yang dianggap telah melampaui batas. Masyarakat menuntut akuntabilitas dan etika dari para pemegang jabatan publik.

Kontroversi ini menyoroti pentingnya menjaga tutur kata dan perilaku, terutama bagi figur publik yang memegang amanah di instansi strategis negara. Tindakan Ainul Yaqin telah membuka debat publik mengenai standar etika bagi pejabat publik di Indonesia.