DPR Optimistis Ibadah Haji 2026 Tak Terganggu Meski Konflik Timur Tengah Membara

- Sabtu, 07 Maret 2026 | 08:55 WIB
DPR Optimistis Ibadah Haji 2026 Tak Terganggu Meski Konflik Timur Tengah Membara

Di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, justru menyuarakan optimisme. Ia yakin ibadah haji tahun 2026 bakal tetap berjalan sesuai rencana. Menurutnya, konflik antara AS-Israel dan Iran kecil kemungkinannya untuk merembet sampai ke kota suci Makkah dan Madinah.

"Dari saya untuk rute penerbangan kita serahkan ke maskapai," ujar Singgih kepada para wartawan, Sabtu lalu.

Ia melanjutkan dengan keyakinan yang cukup teguh, "Saya melihat untuk potensi konflik tidak akan sampai ke Makkah Madinah. Haji harus tetap berjalan sesuai jadwal dan rencana, Insyaallah."

Politisi Golkar ini memang memprediksi perang akan berlangsung lama. Namun begitu, ia menegaskan kembali bahwa dampaknya takkan menyentuh dua kota utama di Arab Saudi itu. Kekhawatiran justru muncul dari pengalaman ribuan jemaah umrah yang sempat tertahan. Mereka terhambat karena menggunakan maskapai yang harus transit di negara-negara seperti UEA, Bahrain, atau Qatar.

"Aman kalau tidak transit," jelas Singgih, memberikan contoh.

"Travel yang dengan pesawat berangkat Garuda, Lion dan Saudi aman, Malaysia Air Lines," sambungnya.

Pandangan ini agak berbeda dengan usulan yang dilontarkan koleganya sesama Komisi VIII. Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, justru mendorong pemerintah untuk menyiapkan skenario cadangan. Ia mengusulkan rute penerbangan haji dialihkan melalui wilayah Afrika, mengingat eskalasi konflik yang belum mereda.

"Tidak mungkin juga jemaah berlama-lama menunggu diberangkatkan," kata Marwan di Senayan, Jumat.

Gagasannya cukup konkret, "Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika. Jadi terbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian ke arah... ya pokoknya arah Afrika baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan."

Menurut Marwan, skenario semacam ini tentu butuh koordinasi matang. Pemerintah harus duduk bersama dengan berbagai pihak terkait, mulai dari maskapai hingga penyedia layanan haji lainnya. Jadi, sementara satu pihak yakin situasi masih aman, pihak lain sudah bersiap dengan rencana darurat. Semuanya demi satu tujuan: keamanan dan kelancaran ibadah jemaah.

Editor: Raditya Aulia

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar