Ribuan Pemuda Jerman Turun ke Jerman Tolak Wacana Wajib Militer

Potsdamer Platz, jantung Berlin yang biasanya ramai dengan turis, Kamis lalu justru dipadati ribuan pemuda. Mereka berjalan beriringan, melakukan long march menentang wacana wajib militer yang digulirkan pemerintah. Suasana tegang bercampur tekad terasa jelas di udara dingin awal Maret itu.

Soal jumlah, polisi dan penyelenggara punya catatan berbeda. Polisi menyebut sekitar 3.000 orang hadir. Tapi para penggerak aksi bersikukuh jumlahnya mencapai 6.000 di Berlin saja. Bahkan, mereka mengklaim total ada 50.000 demonstran yang turun ke jalan di lebih dari 130 kota dan kota kecil di seluruh Jerman. Angka yang tidak main-main.

Di tengah kerumunan itu, suara Shmuel Schatz, 17 tahun, terdengar lantang. Ia juru bicara Komite Mogok Sekolah.

"Saya ogah mengorbankan nyawa. Ogah, baik untuk teman, kerabat, atau siapa pun, dalam skenario terburuk sekalipun," ujarnya.

"Pada akhirnya, yang terjadi cuma ini: orang-orang dikirim ke medan perang demi kepentingan perusahaan raksasa macam Rheinmetall atau ThyssenKrupp. Biar mereka bisa meraup keuntungan dari peperangan."

Kemarahan para pemuda ini bukan tanpa sebab. Pemerintah Jerman memang baru saja memperkenalkan undang-undang layanan militer baru pada Desember 2025. Aturan itu mewajibkan semua pria yang berusia 18 tahun tahun ini mengisi kuesioner. Isinya menanyakan motivasi dan kecocokan mereka untuk bergabung dengan militer, sekaligus memberi informasi soal jadi sukarelawan di Bundeswehr.

Target 260.000 Tentara dan Keraguan dari Dalam

Di sisi lain, pemerintah punya alasan sendiri. Mereka menyebut tahun lalu telah menyiapkan "jalur peningkatan jumlah personel". Targetnya ambisius: sekitar 260.000 tentara, naik drastis dari angka sekarang yang cuma 180.000. Ditambah lagi sekitar 200.000 cadangan.

Tapi, upaya merekrut sukarelawan ini diragukan banyak pihak. Bahkan dari dalam parlemen sendiri. Henning Otte, Komisaris Parlemen untuk Angkatan Bersenjata dari partai CDU, dalam laporan militernya pekan ini menyatakan keraguan tentang "keberhasilan prinsip sukarela".

Nah, kalau target sukarelawan tak tercapai, pemerintah sudah ancang-ancang. Rencananya, sistem wajib militer penuh akan dihidupkan kembali. Ini yang justru memantik penolakan.

"Yang mau gabung secara sukarela, silakan. Itu pilihan mereka, meski tantangannya besar. Tapi jangan paksa kami. Pemaksaan bukan solusi," tegas Kiran Schrmann, 19 tahun, salah satu juru bicara demonstran di Berlin.

Gelombang Penolakan yang Meningkat

Kekhawatiran akan wajib militer yang dipaksakan rupanya sudah menyebar. Banyak yang yakin hal itu tak terhindarkan. Buktinya, organisasi perdamaian mencatat lonjakan permintaan informasi soal cara menolak wajib militer atas dasar hati nurani. Padahal, konstitusi Jerman jelas-jelas menjamin hak warga untuk tidak bergabung dengan militer.

Data statistiknya pun nyata. Tahun 2025 lalu, jumlah penolak wajib militer di Jerman melonjak tajam. Menurut Badan Federal Urusan Keluarga (BAFzA), ada 3.867 pengajuan. Angka itu naik 72% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan yang signifikan.

Jerman sebenarnya punya sejarah panjang dengan wajib militer. Sistem itu berjalan puluhan tahun, dengan opsi bagi pemuda yang memilih jalur sipil. Namun, sejak 2011, wajib militer dinonaktifkan. Meski begitu, aturannya masih ada di lembaran negara. Sistem bisa diaktifkan kembali jika parlemen (Bundestag) menyatakan keadaan darurat pertahanan. Keputusannya butuh suara mayoritas dua pertiga. Dan jika benar terjadi, pria berusia 18 hingga 60 tahun secara teori bisa dipanggil.

Aksi Kamis lalu itu sendiri adalah "mogok sekolah" kedua dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, pada Desember 2025, sekitar 55.000 orang juga sudah membanjiri jalanan di 90 kota.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Rizki Nugraha