Bupati Jember Ancam Cabut Izin Kios Pupuk yang Merugikan Petani

Bupati Jember, Gus Fawait, mengeluarkan peringatan keras kepada oknum pengelola kios pupuk yang terbukti merugikan petani, dengan ancaman pencabutan izin usaha bagi mereka yang melanggar aturan penyaluran pupuk bersubsidi. Sikap tanpa kompromi ini disampaikan sebagai respons atas pentingnya menjaga agar distribusi pupuk, yang merupakan instrumen vital bagi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional, berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan.

Dalam pernyataannya, Gus Fawait menekankan bahwa pemerintah daerah akan berada di garda terdepan untuk memastikan hak-hak petani terpenuhi tanpa hambatan. “Kami tidak ragu-ragu mengusulkan pencabutan izin apabila ada oknum kios yang merugikan petani. Banyak kios yang baik, tetapi kalau ada yang tidak baik tentu akan kami tindak,” tegasnya, menandaskan bahwa mayoritas kios pupuk di Jember telah menjalankan tugas dengan baik, namun penyimpangan sekecil apa pun tidak akan ditoleransi.

Sementara itu, komitmen Pemkab Jember tidak hanya berhenti pada ancaman sanksi. Pemerintah daerah berjanji untuk memastikan seluruh bantuan dan subsidi pertanian dari pusat benar-benar sampai ke tangan petani tanpa penyimpangan. Langkah ini dinilai krusial mengingat pupuk bersubsidi merupakan hak petani yang tidak boleh terhambat oleh praktik-praktik curang di lapangan. “Kalau ada yang mencoba bermain-main dengan hak petani, tentu akan kami evaluasi dan tindak sesuai aturan yang berlaku. Kami ingin petani mendapatkan haknya dengan mudah,” ujar Gus Fawait, menegaskan kembali sikapnya.

Di sisi lain, pengawasan terhadap rantai distribusi pupuk terus diperkuat agar penyalurannya tepat sasaran. Gus Fawait juga menyoroti sejumlah persoalan yang sempat muncul terkait distribusi pupuk dan BBM subsidi, namun memastikan bahwa evaluasi dan perbaikan sistem terus dilakukan. Ia mengakui bahwa keberadaan kuota yang telah disediakan pemerintah harus benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak, sehingga seluruh perangkat daerah diminta aktif memantau kondisi di lapangan.

“Kalau ada masalah di bawah, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala pemerintahan Kabupaten Jember. Karena kuota pupuk ada, kuota BBM juga ada,” katanya, seraya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila masih ditemukan kendala. Gus Fawait menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan perhatian serius kepada Jember melalui berbagai program, mulai dari pupuk bersubsidi hingga alat mesin pertanian, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh petani.

Lebih lanjut, ia meminta para petani untuk tidak ragu melaporkan praktik yang merugikan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melanggar. “Yang salah bukan pemerintah pusat. Kalau ada kendala di lapangan, itu tanggung jawab kami di daerah untuk memperbaikinya,” tegasnya, menekankan bahwa keberpihakan kepada petani harus diwujudkan melalui tindakan nyata.

Dengan sikap ini, Pemkab Jember berharap penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan seluruh program pertanian mampu meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, serta memperkuat posisi Jember sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. “Saya minta petani jangan takut melapor jika menemukan penyimpangan. Pemerintah Kabupaten Jember akan berdiri bersama petani dan tidak akan membiarkan ada pihak yang merugikan petani,” pungkas Gus Fawait.