AS dan Israel Perkuat Serangan ke Iran untuk Amankan Hegemoni Dolar dan Fokus ke Indo-Pasifik

Strategi ini bertujuan memegang "leher" ekonomi negara pesaing, terutama Tiongkok dan Rusia. Dengan mengontrol Selat Hormuz dan melumpuhkan kapasitas ekspor Iran (seperti yang sebelumnya terjadi pada Venezuela), AS secara efektif menjadi penentu siapa yang boleh dapat energi dan dengan harga berapa. Ini adalah bentuk pengepungan ekonomi.

Tiongkok adalah importir energi terbesar dunia. Dengan memotong pasokan dari Venezuela dan Iran, AS mengepung Tiongkok. Tanpa energi murah, biaya manufaktur Tiongkok melonjak, daya saing ekspornya turun, stabilitas domestiknya terancam.

Rusia butuh Iran sebagai koridor transisi energi ke Selatan (India dan Asia Tenggara) untuk menghindari blokade Eropa. Mengacaukan Iran berarti mengurung Rusia di daratan Utara yang terisolasi. Serangan ke infrastruktur minyak Iran di Bandar Abbas dan Pulau Kharg telah mendorong harga Brent meroket di atas $120 per barel.

Lonjakan harga ini mungkin terlihat merugikan semua pihak. Tapi bagi AS, produsen minyak dan gas terbesar berkat shale gas, harga tinggi justru menguntungkan. Sebaliknya, bagi Tiongkok sebagai importir murni, harga $120 adalah "pajak mematikan" bagi perekonomian mereka. AS rela membiarkan inflasi global asal mesin ekonomi Tiongkok melambat lebih cepat. Energi menjadi senjata tekanan ekonomi.

Jika dipetakan, setiap aksi memiliki efek berantai. Gangguan ekspor Iran mengacaukan harga energi global. Operasi "pemenggalan" terhadap jaringan komando Iran di Suriah dan Lebanon bertujuan melumpuhkan serangan asimetris. Sanksi finansial memperlambat tren dedolarisasi. Dan stabilisasi paksa di Timur Tengah membuka jalan bagi AS untuk fokus ke Indo-Pasifik.

Singkatnya, energi, keamanan, dan keuangan global adalah satu ekosistem tekanan yang saling terhubung.

Kutub Ketiga: Jalan Tengah yang Pragmatis

Kutub Ketiga bukan blok militer seperti NATO. Ini lebih merupakan aliansi pragmatis negara-negara mayoritas Muslim dengan bobot ekonomi dan geopolitik besar seperti Indonesia, Turki, Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Mereka adalah koalisi kekuatan menengah.

Mereka menolak dipaksa memilih antara AS atau Tiongkok/Rusia. "Jalan Tengah" mereka adalah di mana kepentingan nasional terutama pangan dan energi menjadi panglima.

Secara kolektif, mereka mewakili sekitar 800-850 juta jiwa dengan PDB gabungan mendekati US$6 triliun setara ekonomi terbesar ketiga dunia. Mereka menguasai 40% ekspor minyak global dan 30% perdagangan LNG. Dari sisi militer, total personel aktif mereka lebih dari 2,8 juta, didukung teknologi drone Turki dan kemampuan rudal Pakistan serta Arab Saudi.

Mereka mencoba membangun kekuatan alternatif melalui apa yang disebut Board of Peace (BoP). Kepentingan bersama mereka jelas: mencegah kehancuran total Iran yang bisa memicu kekacauan berantai di koridor energi vital, dari Terusan Suez hingga Selat Malaka.

Bagi mereka, ini urusan perut. Kenaikan harga minyak $10 saja bisa membebani anggaran subsidi energi mereka. Gangguan pasokan gandum langsung memicu inflasi pangan domestik.

Tapi di situlah dilemanya. Di satu sisi, dukungan terhadap Palestina adalah fondasi legitimasi politik. Di sisi lain, tekanan AS untuk menjadikan BoP sebagai alat mengisolasi Iran menciptakan risiko diplomatik yang serius.

Namun, jika mereka berhasil menavigasi tekanan ini dan membuka ruang untuk transaksi energi lintas mata uang, Kutub Ketiga bisa menjadi embrio tatanan multipolar yang lebih seimbang. Keberhasilannya mungkin akan menjadi fondasi bagi arsitektur global baru yang tidak didikte oleh satu kekuatan tunggal.

Pada akhirnya, seluruh eskalasi ini adalah upaya AS untuk membereskan "halaman belakang"-nya di Timur Tengah. Washington tak mau terjebak perang dua front. Dengan "menyelesaikan" urusan Iran sekarang, AS berharap bisa menghadapi Tiongkok di Indo-Pasifik dengan tenang, tanpa terus khawatir akan gangguan di jalur energi Teluk atau keamanan Israel.

Jaka Setiawan. Founder The Global Indonesia. Mahasiswa S3 Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia.