Habiburokhman Tantang Adian Napitupulu Debat Rekan Satu Partai Soal Anggaran Makan Bergizi Gratis

Habiburokhman, Ketua Fraksi Gerindra di MPR, punya jawaban keras untuk sorotan yang dilontarkan Adian Napitupulu dari PDIP soal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, debat yang lebih tepat justru harus dilakukan Adian dengan rekan separtainya sendiri, Said Abdullah, yang menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR.

“Daripada menantang debat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, sebaiknya Adian Napitupulu menantang debat dahulu Ketua Badan Anggaran sekaligus rekan separtai beliau Buya Said Abdullah,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).

“Atau lebih menarik kalau Adian berdebat dengan dirinya sendiri selaku anggota DPR RI yang turut menyetujui APBN,” tambahnya, dengan nada sedikit sarkastik.

Habiburokhman menegaskan, Said Abdullah selaku Ketua Banggar sudah membenarkan pernyataan Teddy Indrawijaya. Intinya, anggaran MBG untuk 2025 dan 2026 itu sudah disetujui bersama oleh pemerintah dan seluruh fraksi di DPR, termasuk PDIP tempat Adian bernaung. Jadi, mempersoalkannya sekarang dianggapnya kurang relevan.

Di sisi lain, politikus Gerindra ini menekankan bahwa nilai seorang politisi terletak pada konsistensi dan keberpihakan pada rakyat kecil. Dia menilai program MBG justru langkah yang pro-rakyat.

“Nilai politisi ada pada keberpihakan kepada rakyat kecil serta konsistensi sikap dan ucapan, jangan karena nafsu cari panggung membuat kita membabi buta,” tegas Habiburokhman.

Menurut penjelasannya, alasan MBG masuk dalam anggaran pendidikan cukup kuat. Penerimanya adalah siswa, yang merupakan bagian sentral dari sistem pendidikan. Lagipula, anggaran untuk program ini tidak datang dengan menghapus pos-pos penting, melainkan dari memangkas kegiatan yang dinilai tidak efisien dan berpotensi korupsi di sektor yang sama.

“MBG adalah program terbaik dan sangat berguna untuk anak-anak kita. Hal ihwal persetujuan anggaran sudah berlalu karena sudah kita sepakati, tinggal sekarang kita awasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan,” jelasnya.

Persoalan ini sendiri mencuat setelah muncul pernyataan sejumlah pejabat bahwa MBG adalah hasil efisiensi, bukan pemotongan anggaran pendidikan. Klaim itu kemudian memicu tanda tanya, tidak hanya di internal PDIP, tetapi juga di masyarakat.

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, sempat menyuarakan kekhawatiran ini.

“Kawan-kawan kami di bawah memahami bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan,” kata Esti dalam sebuah konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Rabu (25/2).

Namun begitu, fakta di lapangan berdasarkan dokumen resmi negara menunjukkan hal yang berbeda. Dana untuk program MBG itu nyata-nyata mengambil porsi dari anggaran pendidikan yang dianggap sakral tadi. Inilah yang jadi pangkal keributan.