Indonesia Tegaskan Komitmen Inklusif di Dewan HAM PBB di Tengah Ketegangan Global

TVRINews – Jenewa

Di tengah tensi geopolitik yang makin panas, Jakarta berkomitmen menjadikan PBB sebagai wadah kerja sama yang benar-benar inklusif.

Mandat baru Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026 resmi dimulai. Situasinya? Bisa dibilang sangat kompleks. Geopolitik global lagi tidak karuan, penuh dengan ketegangan yang sepertinya makin sulit diurai.

Di hadapan para delegasi dari berbagai negara di Jenewa, Senin lalu, Menteri Luar Negeri Sugiono tak menampik bahwa amanah ini berat. “Ini tanggung jawab besar,” katanya. Tapi ia meyakinkan, tanggung jawab itu akan dijawab dengan langkah-langkah konkret, bukan sekadar wacana.

“Kepercayaan yang diberikan kepada kami, terutama di tengah ketidakpastian global yang begitu mendalam, adalah tanggung jawab besar yang kami junjung dengan penuh kesungguhan,” tegas Sugiono.

Pidatonya di sesi High Level Segment ke-61 itu jelas menyoroti satu hal: integritas lembaga internasional seperti PBB harus dijaga agar tetap relevan. Bagi Indonesia, posisi ini bukan cuma soal jabatan administratif belaka. Ini lebih pada dedikasi untuk menjembatani segala perbedaan yang ada di panggung global.

Netralitas di Tengah Badai Polarisasi

Memang, efektivitas multilateralisme saat ini sedang diuji. Ketegangan politik antara kekuatan-kekuatan besar dunia memberi tantangan yang tidak main-main. Menlu Sugiono pun mengingatkan, Dewan HAM PBB jangan sampai terjebak pada pendekatan yang terlihat selektif atau malah memihak. Kalau itu terjadi, kredibilitas institusi bisa tergerus perlahan-lahan.

Prinsip universalitas HAM, menurutnya, harusnya jadi titik temu semua anggota. Bukan sebaliknya, dijadikan alat untuk memecah belah.

“Prinsip universalitas hak asasi manusia seharusnya menyatukan tujuan kita bersama, bukan justru memecah pendekatan,” tambahnya lagi.

Momentum Diplomasi 2026

Tahun ini jelas menjadi momen penting bagi diplomasi Indonesia. Terpilihnya Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI di Jenewa, sebagai Presiden Dewan HAM adalah bukti nyata kepercayaan dunia terhadap peran aktif Jakarta dalam isu-isu kemanusiaan.

Menjelang dua dekade usia Dewan HAM PBB, Indonesia mengajak semua negara anggota untuk melakukan refleksi bersama. Tujuannya sederhana tapi berat: memastikan lembaga ini tetap konsisten, responsif, dan adil dalam menangani berbagai krisis kemanusiaan yang terus bermunculan di berbagai belahan dunia.

Meski tahun ini adalah masa terakhir keanggotaan Indonesia dalam periode berjalan, pemerintah sudah menyatakan kesiapannya untuk terus berkontribusi dalam jangka panjang. Bahkan, secara resmi Indonesia sudah mengumumkan niat untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2030–2032. Ini bentuk komitmen keberlanjutan dari visi kemanusiaan mereka yang inklusif.

Jadi, langkah Indonesia ke depan akan cukup disorot. Bisa jadi penentu, apakah kerja sama global yang inklusif masih mungkin diwujudkan, atau justru semakin tenggelam oleh polarisasi.

Penulis: Fityan | Editor: Redaktur TVRINews