Indonesia Tegaskan Komitmen Inklusif di Dewan HAM PBB di Tengah Ketegangan Global

Prinsip universalitas HAM, menurutnya, harusnya jadi titik temu semua anggota. Bukan sebaliknya, dijadikan alat untuk memecah belah.

“Prinsip universalitas hak asasi manusia seharusnya menyatukan tujuan kita bersama, bukan justru memecah pendekatan,” tambahnya lagi.

Momentum Diplomasi 2026

Tahun ini jelas menjadi momen penting bagi diplomasi Indonesia. Terpilihnya Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI di Jenewa, sebagai Presiden Dewan HAM adalah bukti nyata kepercayaan dunia terhadap peran aktif Jakarta dalam isu-isu kemanusiaan.

Menjelang dua dekade usia Dewan HAM PBB, Indonesia mengajak semua negara anggota untuk melakukan refleksi bersama. Tujuannya sederhana tapi berat: memastikan lembaga ini tetap konsisten, responsif, dan adil dalam menangani berbagai krisis kemanusiaan yang terus bermunculan di berbagai belahan dunia.

Meski tahun ini adalah masa terakhir keanggotaan Indonesia dalam periode berjalan, pemerintah sudah menyatakan kesiapannya untuk terus berkontribusi dalam jangka panjang. Bahkan, secara resmi Indonesia sudah mengumumkan niat untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2030–2032. Ini bentuk komitmen keberlanjutan dari visi kemanusiaan mereka yang inklusif.

Jadi, langkah Indonesia ke depan akan cukup disorot. Bisa jadi penentu, apakah kerja sama global yang inklusif masih mungkin diwujudkan, atau justru semakin tenggelam oleh polarisasi.

Penulis: Fityan | Editor: Redaktur TVRINews