PDIP Bantah DPR Setujui Rencana Penutupan Minimarket di Desa

MURIANETWORK.COM - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR menepis kabar yang menyebut dewan telah menyetujui rencana pemerintah menutup ritel modern atau minimarket di desa untuk mendukung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Klarifikasi ini disampaikan Sekretaris F-PDIP DPR, Dolfie O.F.P, sebagai respons atas narasi yang beredar luas, termasuk klaim tidak benar bahwa Ketua DPR Puan Maharani mendukung rencana tersebut.

Klaim Tanpa Pernyataan Resmi

Dolfie menegaskan bahwa tidak ada pernyataan resmi dari pimpinan DPR terkait wacana penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di wilayah pedesaan. Isu yang ramai dibicarakan publik ini, menurutnya, bermula dari dinamika pembahasan dalam sebuah rapat kerja antara Komisi V DPR dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, pada November 2025 lalu.

Dalam rapat itu, Menteri Yandri memang menyampaikan kekhawatiran mengenai maraknya minimarket yang dianggap dapat mengganggu kelancaran program Kopdes Merah Putih. Namun, Dolfie menekankan bahwa tanggapan lisan sejumlah anggota dewan saat itu bukanlah keputusan final.

“Tidak terdapat pernyataan resmi dari Ketua DPR RI terkait isu penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa sebagaimana yang berkembang di ruang publik,” tegas Dolfie di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.

Dinamika Rapat dan Proses Pengawasan

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, pembahasan semacam itu merupakan hal wajar. Dolfie, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR, menjelaskan bahwa substansi yang beredar masih berada dalam tahap pertukaran pikiran awal. Ia menggarisbawahi bahwa proses pengambilan keputusan di parlemen memiliki tahapan yang jelas dan harus melalui mekanisme formal.

“Substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi,” terangnya.

“Bahkan hal tersebut belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa,” lanjut Dolfie menegaskan.

Pentingnya Kajian Komprehensif

Lebih jauh, Fraksi PDIP menyatakan bahwa setiap wacana kebijakan strategis, terutama yang berdampak luas pada pelaku usaha, program pemerintah, dan kehidupan masyarakat, harus melalui pertimbangan yang matang. Pendekatan yang komprehensif dan berbasis data menjadi prinsip yang tidak bisa diabaikan.

Fraksi mengingatkan bahwa pembahasan kebijakan sepenting ini harus dilakukan secara mendalam di komisi terkait, dengan mempertimbangkan segala aspek, mulai dari regulasi, dampak ekonomi, implikasi sosial, hingga keberlanjutan usaha yang ada.

“Fraksi PDI Perjuangan berpandangan setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data,” papar Dolfie.

“Serta mempertimbangkan secara menyeluruh aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha,” ujarnya menutup penjelasan.