PDIP Bantah DPR Setujui Rencana Penutupan Minimarket di Desa

“Substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi,” terangnya.

“Bahkan hal tersebut belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa,” lanjut Dolfie menegaskan.

Pentingnya Kajian Komprehensif

Lebih jauh, Fraksi PDIP menyatakan bahwa setiap wacana kebijakan strategis, terutama yang berdampak luas pada pelaku usaha, program pemerintah, dan kehidupan masyarakat, harus melalui pertimbangan yang matang. Pendekatan yang komprehensif dan berbasis data menjadi prinsip yang tidak bisa diabaikan.

Fraksi mengingatkan bahwa pembahasan kebijakan sepenting ini harus dilakukan secara mendalam di komisi terkait, dengan mempertimbangkan segala aspek, mulai dari regulasi, dampak ekonomi, implikasi sosial, hingga keberlanjutan usaha yang ada.

“Fraksi PDI Perjuangan berpandangan setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data,” papar Dolfie.

“Serta mempertimbangkan secara menyeluruh aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha,” ujarnya menutup penjelasan.