Menteri PUPR Tegaskan Jaminan Keamanan dan Hukum untuk 141 Ribu Rumah Subsidi Meikarta

- Senin, 23 Februari 2026 | 13:45 WIB
Menteri PUPR Tegaskan Jaminan Keamanan dan Hukum untuk 141 Ribu Rumah Subsidi Meikarta

MURIANETWORK.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Maruarar Sirait memberikan penegasan terkait jaminan keamanan dan kepastian hukum untuk proyek ambisius pembangunan 141 ribu unit rumah subsidi di kawasan Meikarta. Pernyataan ini disampaikan untuk menjawab berbagai pertanyaan publik, sekaligus menegaskan bahwa seluruh proses perizinan dan perencanaan telah melalui tahapan yang komprehensif dan transparan.

Dukungan Penuh dari KPK dan Pemerintah Daerah

Dalam paparannya, Menteri Sirait mengungkapkan bahwa rencana pembangunan ini telah mendapatkan lampu hijau dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persetujuan dari lembaga antirasuah ini menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan investor. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalankan proyek strategis dengan prinsip tata kelola yang bersih dan akuntabel sejak dari hulu.

Di lapangan, koordinasi intensif juga telah dijalin dengan pemerintah daerah. Tujuannya jelas: memastikan bahwa pembangunan rumah subsidi skala besar ini selaras dengan peraturan tata ruang dan tidak melanggar kebijakan moratorium yang sedang berlaku. Upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah ini dinilai krusial untuk menghindari hambatan di kemudian hari.

Sinergi dengan Pihak Swasta

Realisasi program perumahan dalam skala sebesar ini tentu membutuhkan kolaborasi yang solid. Menyadari hal itu, pemerintah tidak bekerja sendiri. Telah dilakukan konsolidasi mendalam dengan berbagai pihak swasta terkait. Koordinasi ini difokuskan untuk menyelaraskan kepentingan, kapasitas, dan timeline pelaksanaan, sehingga target pembangunan dapat tercapai dengan lancar.

Maruarar Sirait menegaskan, sinergi multipihak ini merupakan kunci keberhasilan.

"Koordinasi juga telah dilakukan dengan pemerintah daerah setempat guna memastikan bahwa pembangunan rumah subsidi di Meikarta tidak bertentangan dengan kebijakan moratorium yang berlaku," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, "Tidak hanya itu, konsolidasi dengan pihak swasta terkait juga telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan kelancaran realisasi program tersebut."

Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil, pemerintah berupaya maksimal agar program rumah subsidi ini tidak hanya terealisasi secara fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian bagi seluruh calon penerima manfaat.

Editor: Raditya Aulia

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar