Indonesia Ditunjuk sebagai Wakil Komandan Pasukan Internasional di Gaza, Kerahkan Ribuan Personel TNI

“Pemerintah Indonesia harus berhati-hati agar tidak menjadi 'wajah kolonialisme baru' di Gaza,” katanya.

Jika ISF akhirnya dilihat sebagai alat untuk mengamankan kepentingan Israel, bukan untuk kemerdekaan Palestina, maka pasukan Indonesia akan kehilangan legitimasi moralnya. Mereka bisa dengan mudah berubah menjadi target serangan kelompok perlawanan lokal.

Tantangan Nyata di Lapangan: Hamas, Israel, dan Risiko yang Mengintai

Di atas kertas, kesepakatan mungkin sudah ada. Tapi realitas di Gaza tetap brutal dan berbahaya. Hamas, yang berkuasa sejak 2007, secara terbuka menolak Resolusi 2803 dan pembentukan ISF. Bagi mereka, pasukan internasional yang bertugas melucuti senjata perlawanan sudah kehilangan netralitas mereka dianggap berpihak pada "pendudukan".

Hamas bersikukuh, jika pasukan internasional mau dibentuk, mereka harus cuma ditempatkan di perbatasan untuk memantau gencatan senjata. Itu pun harus sepenuhnya di bawah pengawasan PBB, bukan di bawah badan pimpinan Trump seperti Dewan Perdamaian. Sikap ini jelas ancaman langsung bagi keselamatan personel TNI. Setiap upaya masuk ke wilayah yang masih dikontrol Hamas, sekalipun untuk bantuan, berpotensi disambut dengan perlawanan bersenjata atau sabotase.

Di sisi lain, pemerintah Netanyahu juga skeptis. Mereka waspada terhadap keterlibatan negara-negara yang dianggap mendukung Hamas, seperti Turki dan Qatar. Israel dengan tegas menyatakan tidak akan menarik pasukan sepenuhnya dari Gaza sebelum Hamas benar-benar dilucuti proses yang bisa makan waktu bertahun-tahun dan penuh pelanggaran gencatan senjata. Dalam situasi seperti ini, pasukan Indonesia terjepit dalam posisi yang sangat canggung: di antara tentara Israel yang masih menduduki dan faksi Palestina yang melawan, sambil berusaha menjalankan misi kemanusiaan yang diharapkan netral.

Lalu, Bagaimana Masa Depannya?

Transisi Indonesia dari pendukung moral menjadi Wakil Komandan ISF di Gaza adalah pertaruhan diplomatik terbesar dalam sejarah politik luar negeri kita. Langkah ini menunjukkan nyali Presiden Prabowo untuk ambil tanggung jawab nyata mengelola krisis global. Tapi sekaligus membuka pintu risiko yang bisa membahayakan nyawa prajurit dan reputasi Indonesia di mata dunia Islam.

Kesuksesan misi ini bergantung pada tiga hal. Pertama, kemampuan Indonesia mempertahankan "batas nasional"-nya tanpa menggagalkan operasi ISF secara keseluruhan. Kedua, kepiawaian diplomat dan komandan militer kita memenangkan hati warga Gaza, meyakinkan mereka bahwa TNI hadir sebagai saudara seagama yang ingin membangun, bukan sebagai alat kepentingan asing. Dan ketiga, konsistensi Dewan Perdamaian dalam menyediakan peta jalan politik yang jelas menuju Palestina yang merdeka. Tanpa solusi politik permanen, ISF hanya akan jadi pemadam kebakaran di tengah kobaran api yang tak pernah padam.

Perjalanan Indonesia telah berubah dari kata-kata menjadi aksi. Jika peran sebagai Wakil Komandan ini bisa dijalankan dengan integritas, ini akan jadi tonggak sejarah kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan perdamaian global. Tapi jika kita tergelincir ke dalam pusaran konflik dan politik transaksional, harga yang dibayar akan mahal: bukan cuma uang negara, tapi nyawa penjaga perdamaian dan kepercayaan bangsa-bangsa di dunia.

Dunia kini menunggu kedatangan tim pendahulu Indonesia di Rafah dalam beberapa bulan ke depan. Di sana, di antara puing-puing dan sisa-sisa harapan, Tentara Nasional Indonesia akan menulis babak baru sejarah diplomasi kita. Sebuah babak di mana keberanian dan kemanusiaan diuji dalam skala paling ekstrem. Indonesia sudah memilih untuk bertindak. Dan sejarahlah yang nanti akan menjadi hakim paling adil atas keputusan besar ini.

Tantan Taufik Lubis,
Wakil Rektor Universitas Jakarta, Ketua Umum DPP KNPI, Founder - Youth Organization of Islamic Cooperation