Indonesia Ditunjuk sebagai Wakil Komandan Pasukan Internasional di Gaza, Kerahkan Ribuan Personel TNI

Peran Indonesia di panggung dunia sedang berubah, dan perubahan itu kini terlihat paling jelas dalam sikapnya terhadap konflik Palestina-Israel. Setelah puluhan tahun lebih banyak bersuara lewat diplomasi dan dukungan kemanusiaan, Jakarta kini mengambil langkah yang jauh lebih berani. Mereka tak lagi cuma menjadi pengamat yang bersimpati, tapi siap terjun langsung sebagai aktor keamanan di Gaza salah satu wilayah paling pelik di planet ini. Penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) adalah bukti nyata pergeseran paradigma itu. Langkah ini sekaligus mencerminkan ambisi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong Indonesia sebagai kekuatan menengah yang tak cuma bicara, tetapi juga bertindak. Inilah ujian sesungguhnya bagi politik luar negeri "Bebas dan Aktif" dalam bingkai perdamaian.

Namun begitu, keputusan ini bukan muncul tiba-tiba. Akarnya ada pada kerangka hukum internasional yang rumit, yang dibentuk akhir 2025. Pijakan utamanya adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang disahkan pada 17 November tahun itu. Resolusi itu memberi mandat penggunaan kekuatan untuk menjaga perdamaian. Bagi pemerintah Indonesia, dukungan terhadap resolusi ini adalah cara konkret untuk mengakhiri kekerasan dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai. Lebih dari itu, Jakarta melihat ini sebagai peluang: agar penarikan tentara Israel dari Gaza berjalan tertib, dan digantikan oleh pasukan internasional yang lebih bisa diterima penduduk lokal. Di sinilah Indonesia ingin memainkan peran kepemimpinan.

Momen penentunya terjadi ketika Mayor Jenderal Jasper Jeffers, Komandan ISF dari AS, mengumumkan penunjukan resmi Indonesia sebagai Wakil Komandan. Pengumuman itu bukan sekadar formalitas. Itu adalah pengakuan Washington terhadap kapasitas militer dan kredibilitas diplomasi Indonesia. Jakarta sendiri sudah menyatakan kesiapan mengerahkan hingga 8.000 personel TNI. Sektor Rafah, lokasi strategis di perbatasan Mesir, dipilih sebagai titik pendaratan pertama.

Kehadiran ribuan tentara Indonesia di Gaza nantinya bukan cuma persoalan keamanan semata. Ini soal legitimasi moral. Keberadaan kontingen Muslim besar-besaran di pasukan internasional diharap bisa meredam kemarahan warga lokal terhadap keterlibatan AS dan Israel. Tapi, sisi gelapnya jelas: risiko keamanan bagi personel TNI akan melonjak. Faksi-faksi bersenjata di Gaza, termasuk Hamas, sudah terang-terangan menolak kehadiran pasukan asing mana pun yang punya mandat melucuti senjata.

Dinamika Politik Domestik dan "Batas Nasional" Indonesia

Pemerintah Indonesia tidak masuk begitu saja. Mereka memberi sejumlah syarat ketat kepada Dewan Perdamaian (Board of Peace) sebagai dasar partisipasi. Poin-poinnya krusial dan mencerminkan kehati-hatian Jakarta.

Pertama, misi ini murni kemanusiaan, bukan tempur. Personel TNI tak akan terlibat operasi ofensif atau konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata Palestina.

Kedua, Indonesia menolak tegas ikut dalam mandat demiliterisasi paksa. Melucuti senjata kelompok perlawanan dianggap melampaui tugas perlindungan sipil.

Ketiga, pengerahan pasukan harus dapat izin eksplisit dari Otoritas Palestina.

Keempat, keterlibatan ini sama sekali bukan pengakuan atau normalisasi hubungan dengan Israel.

Dan kelima, fokus utama adalah membangun kapasitas lokal: melindungi warga sipil, mendistribusikan bantuan, membangun kembali infrastruktur, dan melatih polisi Palestina.

Syarat-syarat ini menciptakan semacam "Paradoks Kemanusiaan" bagi Indonesia. Soalnya, Resolusi 2803 jelas memberi mandat demiliterisasi pada ISF. Dengan menolak bagian itu, Indonesia beroperasi dengan interpretasi yang berbeda dari AS dan Israel. Ketegangan antara mandat kolektif dan "batas nasional" Indonesia ini akan jadi ujian berat bagi koordinasi komando di lapangan antara Jenderal Jeffers dan wakilnya dari Indonesia.

Muhammad Waffaa Kharisma, peneliti dari CSIS Jakarta, mengingatkan bahayanya.