Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Divonis Seumur Hidup Atas Percobaan Kudeta

"Pada hari darurat militer diumumkan, para prajurit muda yang seharusnya melaksanakan perintah tidak melakukannya. Tidak ada prajurit yang terluka atau tewas," katanya, menekankan sebuah fakta menarik. "Meski para pemuda ini sering dianggap condong ke kanan dan sebagai kelompok yang mendukung pemerintahan Yoon."

"Korea kini telah menjadi negara di mana darurat militer tidak lagi 'berfungsi', dan pemerintahan non-demokratis tidak lagi dapat dibayangkan. Saya pikir darurat militer menunjukkan hal ini dengan sangat jelas," pungkas Lee.

Ketangguhan yang Masih Perlu Diperbaiki

Pendapat senada diungkapkan Leif-Eric Easley, profesor studi internasional di Universitas Wanita Ewha. Menurutnya, demokrasi Korea Selatan telah membuktikan ketangguhannya. Mereka bisa memulihkan stabilitas dalam negeri dan tetap mengelola kebijakan luar negeri.

"Namun, tantangan terhadap demokrasi Korea Selatan datang dari kedua spektrum politik dan semua cabang pemerintahan," ia mengingatkan.

Ke depan, perlindungan atas demokrasi butuh perubahan mendasar. Mulai dari amandemen konstitusi soal peran presiden, reformasi birokrasi, hingga menjaga kemandirian pengadilan dari kepentingan partisan dan korupsi. Legislatif juga harus berfungsi dengan baik.

Dan untuk semua itu, Easley menekankan, dibutuhkan "partai politik yang lebih baik."

Lalu, Bagaimana dengan Partainya Yoon?

Kini sorotan beralih ke People Power Party (PPP), partai yang pernah dipimpin Yoon. Bagaimana mereka menanggapi vonis ini?

Di tengah kekacauan, PPP sudah memberi sinyal akan berpisah dari mantan bosnya. Mereka berencana memilih pimpinan baru tanggal 1 Maret nanti. Tapi jangan salah, partai ini terdiri dari banyak faksi. Ada yang masih setia pada Yoon, ada pula yang ingin melupakan dan melangkah maju.

Easley meyakini PPP butuh "perubahan generasi". Mereka perlu figur baru yang tak terkait dengan Yoon, plus waktu untuk belajar menjadi oposisi yang efektif.

Di sisi lain, Partai Demokrat yang menguasai mayoritas parlemen juga punya risiko. Mereka bisa terlena. Gagal memenuhi kebutuhan publik karena terlalu nyaman berkuasa. Atau dinilai hanya jago sebagai oposisi yang menentang Yoon, bukan sebagai pengelola negara.

"Pada akhirnya, rakyat Korea Selatan menginginkan dan layak memiliki demokrasi di mana para pemimpinnya tidak perlu dimakzulkan, disingkirkan, dituntut, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup," tutup Easley.

Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris.

Disunting oleh Yuniman Farid