Indonesia dan AS Sepakati Perjanjian Baru untuk Permudah Perdagangan Alutsista

Washington DC – Hubungan militer Indonesia dan Amerika Serikat memasuki fase baru. Intinya? Birokrasi dipangkas, tarif dagang dipertimbangkan ulang. Ini bukan sekadar perjanjian biasa, tapi langkah strategis yang bisa mengubah pola kerja sama pertahanan antara kedua negara untuk tahun-tahun mendatang.

Kesepakatan itu sendiri sudah ditandatangani, tepatnya Kamis lalu, 19 Februari 2026. Namun begitu, detail teknisnya masih tertutup. Publik belum tahu pasti alat utama sistem pertahanan (alutsista) apa saja yang nantinya akan lebih mudah diperdagangkan. Yang jelas, dokumen resminya menyatakan komitmen bersama: menyederhanakan dan meningkatkan volume perdagangan di sektor pertahanan.

Menariknya, perjanjian ini berusaha memisahkan ranah ekonomi dari isu geopolitik yang kerap memanas. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Washington sepakat menghapus pasal-pasal yang tidak relevan, seperti sengketa di Laut China Selatan atau masalah keamanan perbatasan.

“Tujuannya agar fokusnya tetap pada penguatan perdagangan,” jelas Airlangga.

Dia menegaskan, proses kurasi yang dilalui sangat ketat. Hasilnya, kerja sama ini diharapkan bisa berjalan lebih mulus, tanpa terbebani persoalan politik yang sensitif.

Lalu, bagaimana mekanismenya? Rupanya, struktur yang dibangun bersifat dinamis. Kedua pihak setuju membentuk sebuah Dewan Direksi atau Council of Board. Tugas dewan ini adalah meninjau kebijakan secara berkala, termasuk membahas kemungkinan penyesuaian tarif.

“Ada peluang untuk perbedaan tarif, apakah itu lebih rendah, yang nantinya dibahas di dalam Council of Board yang akan dibentuk,” tambah Airlangga.

Di sisi lain, jalan masih panjang. Perjanjian baru akan berlaku efektif 90 hari setelah proses hukum di kedua negara selesai. Di Indonesia, pemerintah harus berkonsultasi dulu dengan DPR.

“Kami dari pemerintah akan segera menyampaikan kepada DPR RI terkait dengan undang-undang ini,” tutup Airlangga.

Jadi, meski tandatangan sudah ada di atas kertas, implementasinya masih menunggu. Yang pasti, langkah ini menunjukkan kemauan kedua negara untuk membuka keran kerja sama pertahanan yang lebih pragmatis. Kita lihat saja nanti hasilnya.