Kemensos Salurkan Bansos Rp1,83 Triliun untuk Korban Banjir Sumatera

"Bersama Pemda dan penyalur, didampingi oleh teman-teman kami dari Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna maupun pilar-pilar sosial yang lain, kita melakukan verifikasi data, monitoring bantuan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi," ujar Gus Ipul, menekankan pentingnya pendampingan dan pengawasan di lapangan.

Progres Penyaluran dan Anggaran

Hingga saat rapat berlangsung, progres penyaluran bansos pascabencana menunjukkan perkembangan signifikan. Dari 53 kabupaten/kota yang terdampak, sebanyak 29 di antaranya telah tervalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan dinyatakan siap untuk menerima penyaluran.

Dari sisi anggaran, Gus Ipul menyebutkan kebutuhan total untuk program pemulihan ini lebih dari Rp2 triliun. Sebagian dana, senilai Rp600 miliar lebih, telah disiapkan melalui mekanisme khusus berdasarkan direktif presiden.

"Anggaran kami, yang kita butuhkan nanti semuanya itu Rp2 triliun lebih. Rp600 miliar lebih di antaranya sudah siap dengan menggunakan RO khusus, Direktif Presiden. Terima kasih dukungan dan bantuan dari Pak Mensetneg," jelasnya.

Imbauan untuk Percepatan Realisasi

Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang bertindak sebagai Ketua Satgas, memberikan perhatian khusus pada percepatan realisasi bantuan perorangan. Ia meminta agar komponen-komponen bantuan seperti uang lauk pauk harian, bantuan perabotan hunian, dan stimulan pemulihan ekonomi dapat segera direalisasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Yang pertama, uang lauk pauk Rp15 ribu per hari, kemudian uang untuk perabotan (hunian) Rp3 juta, dan uang bantuan stimulan untuk ekonomi dari Kemenkeu kepada Kemensos," kata Tito.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Ketua DPR RI, serta beberapa menteri terkait seperti Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Pendidikan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama. Kehadiran mereka menegaskan pendekatan kolaboratif antar kementerian dalam menangani dampak bencana banjir di Sumatera.