Kemensos Salurkan Bansos Rp1,83 Triliun untuk Korban Banjir Sumatera

MURIANETWORK.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) telah memulai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) reguler triwulan pertama untuk korban terdampak banjir di tiga provinsi di Sumatera. Bantuan yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan paket sembako ini menyasar lebih dari 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan anggaran mencapai Rp1,83 triliun. Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemulihan pasca bencana yang tengah digalakkan pemerintah.

Penyaluran Bansos Reguler dan Adaptif

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengonfirmasi bahwa penyaluran bantuan reguler untuk tiga provinsi tersebut telah berjalan sejak awal Februari. Pernyataan ini disampaikannya dalam forum Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Banjir di Wilayah Sumatera, yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta.

"Yang pertama adalah bantuan sosial reguler untuk tiga provinsi, sudah kami salurkan sejak awal Februari," tegas Gus Ipul.

Selain bantuan rutin, Kemensos juga mengerahkan bantuan sosial kebencanaan atau bansos adaptif. Skema ini lebih komprehensif, mencakup dukungan logistik, dapur umum, hingga program rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi santunan, jaminan hidup, isian hunian, serta pemulihan ekonomi masyarakat.

"Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, untuk isian hunian maupun juga untuk jaminan hidup dan sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Kami mengikuti penyaluran BNPB. BNPB pada minggu yang lalu sudah salur, kita akan menyusul di belakangnya," terangnya.

Mekanisme Ketat dan Kolaborasi Lapangan

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Gus Ipul memaparkan mekanisme penyaluran yang diterapkan. Prosesnya berawal dari data nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai rujukan awal. Selanjutnya, dilakukan penetapan penerima secara spesifik (By Name By Address/BNBA) oleh kepala daerah dengan persetujuan dari aparat keamanan setempat seperti Kapolres, Kajari, dan Dandim.

Data yang telah diverifikasi kemudian diajukan ke Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas untuk mendapat persetujuan akhir. Barulah setelah itu, Kemensos menyalurkan bantuan sesuai jenis dan skema yang telah ditetapkan. Proses ini tidak berhenti di penyaluran saja.

"Bersama Pemda dan penyalur, didampingi oleh teman-teman kami dari Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna maupun pilar-pilar sosial yang lain, kita melakukan verifikasi data, monitoring bantuan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi," ujar Gus Ipul, menekankan pentingnya pendampingan dan pengawasan di lapangan.

Progres Penyaluran dan Anggaran

Hingga saat rapat berlangsung, progres penyaluran bansos pascabencana menunjukkan perkembangan signifikan. Dari 53 kabupaten/kota yang terdampak, sebanyak 29 di antaranya telah tervalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan dinyatakan siap untuk menerima penyaluran.

Dari sisi anggaran, Gus Ipul menyebutkan kebutuhan total untuk program pemulihan ini lebih dari Rp2 triliun. Sebagian dana, senilai Rp600 miliar lebih, telah disiapkan melalui mekanisme khusus berdasarkan direktif presiden.

"Anggaran kami, yang kita butuhkan nanti semuanya itu Rp2 triliun lebih. Rp600 miliar lebih di antaranya sudah siap dengan menggunakan RO khusus, Direktif Presiden. Terima kasih dukungan dan bantuan dari Pak Mensetneg," jelasnya.

Imbauan untuk Percepatan Realisasi

Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang bertindak sebagai Ketua Satgas, memberikan perhatian khusus pada percepatan realisasi bantuan perorangan. Ia meminta agar komponen-komponen bantuan seperti uang lauk pauk harian, bantuan perabotan hunian, dan stimulan pemulihan ekonomi dapat segera direalisasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Yang pertama, uang lauk pauk Rp15 ribu per hari, kemudian uang untuk perabotan (hunian) Rp3 juta, dan uang bantuan stimulan untuk ekonomi dari Kemenkeu kepada Kemensos," kata Tito.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Ketua DPR RI, serta beberapa menteri terkait seperti Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Pendidikan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama. Kehadiran mereka menegaskan pendekatan kolaboratif antar kementerian dalam menangani dampak bencana banjir di Sumatera.