Satgas PRR: Data Huntara Diperbarui Berkala untuk Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal

Satgas PRR: Data Huntara Diperbarui Terus, Agar Tak Ada Warga yang Terlupakan

Sabtu, 4 April 2026

Di Aceh, kerja pemulihan pascabencana terus bergulir. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian: angka kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) yang tampak berubah-ubah. Bagi Satgas Percepatan Pemulihan Pasca-Bencana (PRR), dinamika ini justru sebuah keharusan. Mereka tak mau terjebak dalam data statis yang bisa mengorbankan hak warga.

“Komitmen kami sederhana: ‘No One Left Behind’. Tak boleh ada yang tertinggal,” tegas Safrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas PRR.

Menurutnya, perubahan data itu wajar. Bahkan, itu pertanda baik. Denyut kehidupan pelan-pelan kembali ke daerah yang sempat sepi. Banyak warga yang dulu mengungsi, kini berani pulang. Mereka berharap bisa membangun Huntara di tanah kelahirannya sendiri. Itu sebabnya, pendataan harus luwes dan terus disinkronkan.

“Kalau kami harus menunggu data 100% selesai dan terkunci, pembangunan malah mandek. Rakyat tak bisa ditunda-tunda kebutuhannya,” ujar Safrizal, Sabtu (4/4/2026).

Di sisi lain, Satgas PRR membuka pintu lebar untuk usulan dari lapangan. Para Bupati di wilayah terdampak bisa mengajukan nama dan alamat warga yang membutuhkan (By Name By Address/BNBA) kapan saja. Sistem ini sengaja dibuat fleksibel. Tujuannya jelas: menghindari birokrasi berbelit yang justru menghambat bantuan sampai ke tangan yang tepat.

Nah, begitu data tahap awal divalidasi, pembangunan Huntara langsung dimulai bertahap. Prosesnya berjalan paralel. Sambil membangun, pendataan tetap berjalan. Ini langkah konkret agar pelayanan tidak terputus hanya karena persoalan teknis administratif.

Transparansi juga dijaga. Masyarakat punya pilihan. Mereka bisa menerima pembangunan fisik Huntara, atau memilih Dana Tunggu Hunian (DTH) jika itu lebih sesuai dengan kondisi mereka.

“Pendekatan seperti ini kami harap bisa mempercepat pemulihan. Warga punya kepastian, punya tempat tinggal layak, sembari menunggu rekonstruksi permanen selesai sepenuhnya,” pungkas Safrizal.

Intinya, bagi Satgas PRR, data bukan sekadar angka di kertas. Ia hidup, dinamis, dan harus tunduk pada realita di lapangan. Akurasi yang terus dikejar bukan soal konsistensi administrasi semata, melainkan jaminan bahwa bantuan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.