DPR Dorong Pemisahan Anggaran MBG dari Pendidikan Dipercepat, Berlaku 2027

DPR RI mendesak pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, menilai putusan ini menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan.

"Jika MK sudah memutuskan demikian, maka tentulah kita harus menindaklanjuti sesuai keputusan tersebut," kata Esti, Senin (3/8/2026).

Meski MK memberikan masa transisi hingga dua tahun atau mulai berlaku pada 2028, Esti berharap pemerintah dapat mengimplementasikannya lebih cepat, yakni sejak tahun anggaran 2027. "Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM," ujarnya.

Menurutnya, percepatan implementasi putusan tersebut akan membuka peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai. Anggaran pendidikan nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas guru, dosen, tenaga kependidikan, peserta didik, hingga mahasiswa.

Selain itu, anggaran juga diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan dan menjawab tantangan baru, seperti digitalisasi pembelajaran serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).

Pemerataan Layanan Pendidikan

Esti menekankan pentingnya pemerataan layanan pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah pascabencana. Menurut dia, masih banyak bangunan sekolah yang rusak dan akses menuju fasilitas pendidikan yang minim.

"Kita terus mendengar gedung sekolah roboh, bahkan beberapa ada korban jiwa anak-anak kita yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ini menjadi sebuah ironi jika negara tak segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak," katanya.

Selain perbaikan infrastruktur, Esti mendorong pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk merealisasikan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP sesuai putusan MK sebelumnya. Dia juga meminta pemerintah mengembalikan anggaran sejumlah program strategis yang mengalami penurunan, seperti anggaran Perpustakaan Nasional untuk distribusi buku hingga ke wilayah 3T.

"Kita bisa bayangkan bagaimana parahnya kondisi di daerah lain, terutama di daerah 3T. Karena itu, pemerintah tidak punya pilihan selain membuka formasi sesuai kebutuhan riil di lapangan," katanya.