Pemuda Muhammadiyah Dukung Penuh Polri Tetap di Bawah Presiden

Dia juga mengingatkan sesuatu. Kritik terhadap praktik dan kinerja Polri itu wajar, itu bagian dari kontrol demokratis yang sehat. Namun begitu, delegitimasi kelembagaan secara menyeluruh itu bahaya. Bisa menggerus kepercayaan publik dan ujung-ujungnya mengancam stabilitas sosial.

“Upaya perbaikan harus dilakukan melalui mekanisme evaluasi, pengawasan dan reformasi internal yang konstruktif,” katanya.

Sebagai organisasi dengan jaringan hingga ke desa, Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM berkomitmen mengawal amanat Reformasi. Mereka mendorong Polri untuk konsisten menjadi polisi masyarakat atau community policing. Maksudnya, kepolisian yang dekat dengan rakyat, humanis, tapi tetap profesional dan berkeadilan. Itu cita-cita yang harus diperkuat, bukan dilemahkan.

Dzulfikar mengajak semua elemen bangsa untuk berhati-hati. Waspadai narasi yang mengatasnamakan perbaikan bangsa, tapi jangan-jangan malah menyimpang dari semangat Reformasi. Perubahan kebijakan apapun harus tetap dalam koridor konstitusi. Jangan sampai menempatkan Presiden pada posisi yang bertentangan dengan sejarah reformasi sektor keamanan yang sudah dibangun.

“KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah akan terus mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Maju dan menjadi peta jalan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ucap Dzulfikar menutup pernyataannya.

Terpisah, KOKAM juga memberi apresiasi. Mereka menilai keterlibatan Polri selama ini cukup cepat dalam merespon program prioritas nasional. Misalnya dalam penanganan bencana, pembangunan, hingga program-program seperti Makan Bergizi Gratis dan ketahanan pangan sesuai instruksi Presiden.