paparnya.
Artinya, program gratis itu harus diikuti dengan pemerataan kualitas. Mulai dari siswa, guru, hingga sarana penunjang. Pemprov, dalam hal ini, harus jadi motor penggerak. Guru-guru di sekolah swasta, misalnya, sangat perlu mendapat pelatihan dan akses pengembangan kapasitas.
"Jadi, masyarakat mendapatkan akses pendidikan gratis dan juga mendapatkan peningkatan kualitas. Tujuannya adalah peningkatan kemampuan atau skil bukan hanya siswanya tapi tenaga pendidiknya,"
tambah Ade.
Namun begitu, ada satu hal lagi yang tak boleh luput dari perhatian: tata kelola pemerintahan yang bersih. Ade mengingatkan, meski KPK memberi apresiasi atas capaian SPI dan MCSP Banten, penguatan tata kelola harus terus digenjot.
Harapannya, Andra Soni tak hanya dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Lebih dari itu, ia harus mampu melakukan reformasi tata kelola kebijakan.
"Ini penting, mengingat rekam jejak atau track record Provinsi Banten terkait isu-isu korupsi. Agar pencegahan antikorupsi menjadi semangat dan perilaku bersama,"
pungkasnya.
Artikel Terkait
BAPERA Bantah Ketum Fahd El Fouz Terkait Dugaan Pengeroyokan
Rano Karno: Perputaran Ekonomi Jakarta Capai Rp48 Triliun di Akhir Tahun
Herdman Puas dengan Persiapan Timnas Indonesia Jelang Final FIFA Series 2026
THR Dongkrak Belanja Ramadan, Tapi Fenomena Makan Tabungan Masih Terjadi