Mendagri: Normalisasi Penuh Pascabencana Sumatera Butuh 2-3 Tahun

Butuh waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan wilayah Sumatera pasca bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan menyebut, proses normalisasi penuh bisa makan waktu hingga dua atau tiga tahun. Hal ini disampaikannya usai konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Jakarta Pusat, Rabu (11/2/206).

"Saya waktu ditanya, Bapak Presiden kira-kira berapa lama untuk menormalisasi penuh? Kalau normalisasi penuh, saya sampaikan mungkin kira-kira 2-3 tahun,"

Begitu kata Tito. Alasan utamanya? Pekerjaan pembersihan dan perbaikan infrastruktur, terutama jalan, ternyata sangat masif. Banyak ruas jalan di tingkat kabupaten dan provinsi yang masih terendam lumpur. Membersihkannya saja sudah sulit, apalagi membangunnya kembali secara permanen.

"Karena apa? Karena memang mengeroknya termasuk tadi jalan-jalan yang ke kabupaten, jalan provinsi. Ini mengerjakannya kan sangat banyak ruas yang kena. Untuk dipermanenkan kalau fungsional kan jalan provinsi sudah," lanjutnya.

Memang, secara fungsional beberapa jalan provinsi sudah bisa dilalui. Tapi itu belum permanen. Untuk jalan di tingkat kabupaten dan kota, perbaikan fungsional mungkin butuh 2-3 bulan. Namun, untuk membuatnya benar-benar tahan lama dan permanen, waktu yang dibutuhkan jauh lebih panjang.

Dari total 52 kabupaten dan kota yang terdampak di tiga provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh masih ada 11 daerah yang kondisinya memprihatinkan. Daerah-daerah ini masih memerlukan atensi khusus.

"Sebelas perlu atensi khusus," tegas Tito dalam paparannya.

Pemerintah sendiri berupaya agar pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tenda. Ada skema bantuan yang disiapkan. Untuk rumah rusak ringan, ada bantuan tunai Rp 15 juta. Rusak sedang dapat Rp 30 juta. Sementara bagi yang rumahnya rusak berat atau bahkan hilang, disiapkan hunian sementara (huntara). Alternatifnya, mereka bisa tinggal di rumah keluarga atau menyewa, dengan mendapat bantuan sewa Rp 1,8 juta per bulan selama tiga bulan.

Berikut adalah daftar 11 kabupaten/kota yang masih menjadi perhatian khusus:

Sumatera Barat
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kabupaten Agam

Sumatera Utara
- Kabupaten Tapanuli Utara
- Kabupaten Tapanuli Tengah

Aceh
- Kabupaten Pidie Jaya
- Kabupaten Aceh Tamiang
- Kabupaten Aceh Utara
- Kabupaten Aceh Tengah
- Kabupaten Aceh Timur
- Kabupaten Bireun
- Kabupaten Gayo Lues