Megawati: Keterlibatan Perempuan dalam Pemerintahan adalah Perintah Konstitusi

Di hadapan para akademisi Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) Riyadh, Senin lalu, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato yang sarat makna. Ia baru saja menerima gelar doktor kehormatan. Tapi di tengah paparannya tentang konstitusi dan kesetaraan, ada momen yang terasa lebih personal. Presiden kelima RI itu tiba-tiba mengenalkan seorang perempuan di antara hadirin.

“Sebagai sebuah contoh, bukan karena dia putri saya,” ujar Megawati.

“Tolong berdiri. Beliau putri saya, anak terakhir. Satu-satunya perempuan dan saya ajarkan bahwa yang namanya perempuan itu harus bisa segalanya.”

Yang berdiri itu adalah Puan Maharani, Ketua DPR RI. Pengenalan singkat ini punya latar yang kuat. Sebelumnya, Megawati sudah berbicara soal Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Menurutnya, konstitusi kita jelas: semua warga negara punya hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Tak peduli jenis kelamin atau status sosial.

“Ia adalah pernyataan konstitusional bahwa kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan adalah prinsip dari dasar negara Pancasila, terutama sila kelima,” tegasnya. “Karena itu, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan bukanlah kebijakan tambahan, melainkan perintah konstitusi.”

Namun begitu, Megawati juga memberi catatan. Perempuan boleh dan harus bisa segalanya, tapi jangan sampai lupa kodrat. “Tetapi tentu kita tidak boleh melawan kodrat maka kita tetap akan menjadi seorang ibu, istri dari keluarga kita,” imbuhnya. Setelah itu, barulah ia menyebut lengkap nama dan jabatan putrinya itu.

Pemikirannya tentang peran perempuan rupanya tak lepas dari warisan ayahnya, Soekarno. Dengan suara yang bergetar haru, Megawati bercerita tentang buku ‘Sarinah’ yang ditulis Bung Karno pada 1947. Sarinah adalah nama pengasuhnya semasa kecil.