Megawati: Keterlibatan Perempuan dalam Pemerintahan adalah Perintah Konstitusi

Di hadapan para akademisi Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) Riyadh, Senin lalu, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato yang sarat makna. Ia baru saja menerima gelar doktor kehormatan. Tapi di tengah paparannya tentang konstitusi dan kesetaraan, ada momen yang terasa lebih personal. Presiden kelima RI itu tiba-tiba mengenalkan seorang perempuan di antara hadirin.

“Sebagai sebuah contoh, bukan karena dia putri saya,” ujar Megawati.

“Tolong berdiri. Beliau putri saya, anak terakhir. Satu-satunya perempuan dan saya ajarkan bahwa yang namanya perempuan itu harus bisa segalanya.”

Yang berdiri itu adalah Puan Maharani, Ketua DPR RI. Pengenalan singkat ini punya latar yang kuat. Sebelumnya, Megawati sudah berbicara soal Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Menurutnya, konstitusi kita jelas: semua warga negara punya hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Tak peduli jenis kelamin atau status sosial.

“Ia adalah pernyataan konstitusional bahwa kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan adalah prinsip dari dasar negara Pancasila, terutama sila kelima,” tegasnya. “Karena itu, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan bukanlah kebijakan tambahan, melainkan perintah konstitusi.”

Namun begitu, Megawati juga memberi catatan. Perempuan boleh dan harus bisa segalanya, tapi jangan sampai lupa kodrat. “Tetapi tentu kita tidak boleh melawan kodrat maka kita tetap akan menjadi seorang ibu, istri dari keluarga kita,” imbuhnya. Setelah itu, barulah ia menyebut lengkap nama dan jabatan putrinya itu.

Pemikirannya tentang peran perempuan rupanya tak lepas dari warisan ayahnya, Soekarno. Dengan suara yang bergetar haru, Megawati bercerita tentang buku ‘Sarinah’ yang ditulis Bung Karno pada 1947. Sarinah adalah nama pengasuhnya semasa kecil.

“Dalam Sarinah, Bung Karno menyampaikan satu pernyataan yang sangat tegas dan visioner,” ujarnya.

“Beliau menulis bahwa perempuan adalah tiang negara. Maknanya jelas: apabila perempuan kuat, bermartabat, dan berdaya, maka negara akan berdiri tegak. Sebaliknya, apabila perempuan dilemahkan dan dipinggirkan, maka negara sesungguhnya sedang merapuhkan fondasinya sendiri.”

Bagi Megawati, ‘Sarinah’ bukan cuma buku biasa. Itu adalah teks ideologis yang menegaskan satu hal: kemerdekaan politik tak akan pernah utuh tanpa kemerdekaan perempuan. Dalam pemikiran Bung Karno, perempuan bukan warga kelas dua. Pembebasan mereka adalah bagian mutlak dari perjuangan bangsa.

Kilasan perjuangan itu ia lihat langsung dari ibunya sendiri. Suara Megawati semakin lirih, matanya berkaca-kaca, saat mengenang Fatmawati Soekarno.

“Ibu saya sendiri, Fatmawati Soekarno adalah seorang pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia,” katanya terisak.

“Beliaulah tokoh yang dengan berani menjahit sendiri… bendera bangsa kami pada saat dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan bangsa kami pada tanggal 17 Agustus 1945.”

Air mata itu menggenang. Di universitas perempuan ternama di Arab Saudi itu, Megawati bukan cuma menerima penghargaan. Ia menyampaikan sebuah pesan yang berakar jauh, dari konstitusi, dari ajaran sang ayah, hingga dari pengalaman hidupnya sebagai ibu dan pemimpin.