Ekonom: Prabowo Hidupkan Kembali Soemitronomics untuk Wujudkan Ekonomi Pancasila

Prof Didin S Damanhuri punya pandangan menarik soal arah ekonomi pemerintahan baru. Menurut Ketua Dewan Pakar Asprindo ini, Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya menghidupkan kembali "Soemitronomics" – sebuah paham ekonomi yang digagas ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo. Intinya, ini adalah salah satu tafsir dari ekonomi konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945.

Lalu seperti apa wujudnya? Didin melihatnya punya kemiripan dengan model sosialisme demokrat ala Skandinavia. Di sana, koperasi punya posisi kuat dan berdampingan dengan swasta. Mekanisme pasarnya sehat, tapi jauh dari free fight liberalism gaya Amerika. Swasta di sana taat aturan: pajak progresif, iuran sosial, larangan monopoli. Mereka beroperasi dalam koridor yang jelas.

Kondisi di dalam negeri? Jelas berbeda. Didin tak menampik bahwa banyak aktivitas ekonomi swasta kita masih berkutat pada rent seeking. Pola mainnya ya lobi dan sogok ke pejabat. Meski begitu, dia akui ada juga yang fair. Belum lagi soal UMKM pribumi, yang seharusnya jadi tulang punggung kelas menengah baru.

"Saya masih ingat Bung Hatta pada 1976 menjelaskan soal pelaku usaha yang bisa berkembang di alam Pancasila adalah gerakan koperasi, BUMN, dan swasta. Jadi saya kira, asal bukan rent seekers, swasta bisa berkembang di dalam konteks Ekonomi Pancasila seperti kata Bung Hatta serta melihat juga seperti di negara-negara sosialisme demokrasi,"

Pernyataan itu dia sampaikan dalam keterangan tertulisnya, Jumat lalu (27 Maret 2026).

Dia lalu menekankan, dalam model yang ideal, kedaulatan rakyat harus berada di atas kedaulatan modal. Swasta boleh ada, tapi harus tunduk pada aturan yang dibuat untuk kepentingan publik. "Mereka berkiprah dalam mekanisme pasar yang sehat. Lalu, pengembangan ekonomi haruslah tidak dengan kultur kolonial dan mental inlander yang hanya menciptakan pengusaha-pengusaha ersatz palsu," tegasnya.

Porsi Besar, Perlu Ruang Lebar

Karena itulah, Didin mendesak pemerintah memberi perhatian serius pada UMKM. Secara jumlah, mereka mendominasi lebih dari 99 persen pelaku usaha. Mereka inilah yang harus didorong. Sebagian bisa diarahkan ke koperasi yang efisien, sebagian lagi jadi swasta yang industrial dan inovatif.

Ekonomi Pancasila, dalam pandangannya, bukanlah ekonomi yang hanya mengandalkan BUMN. Ia harus jadi aliansi tiga pilar: koperasi, BUMN, dan swasta yang sehat.

"Karenanya, Presiden Prabowo, melalui koperasi merah putih, SWF/Danantara, BGN yang dilandasi semangat anti serakahnomik, teori bapaknya sedang direalisasikan,"

Di sisi lain, Didin juga menyentuh soal sensitif: peran pengusaha nonpribumi. Dia bilang, catatannya bukan soal ras. Ini soal sejarah panjang sejak kolonial. Banyak dari mereka, meski tidak semua, terjebak dalam pola rent seeking yang merusak. Pola ini meracuni elite, partai, hingga aparat.

"Daulat kapital yang terjadi mengangkangi daulat rakyat," paparnya. Dia lalu meninjau jauh ke belakang. Pada era kolonial, hukum membatasi ekonomi pribumi hanya di pedesaan. Puncak piramida dikuasai perusahaan multinasional kolonial, sementara sektor menengah didominasi oleh kalangan tertentu, termasuk pengusaha keturunan Tionghoa.

Mimpi Politik Benteng yang Gagal

Upaya perbaikan pernah dicoba. Didin menyebut Politik Benteng era 1950-an yang digagas Soemitro. Tujuannya mulia: menaikkan kelas ekonomi rakyat pribumi. Sayangnya, gagal total. Fenomena Ali-Baba merajalela di mana lisensi milik pribumi dijual ke pengusaha nonpribumi. Ditambah lagi, oknum penguasa yang korup ikut memperjualbelikan izin.

Dari situlah, menurut Didin, transformasi yang dicita-citakan Bung Hatta dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional masih jauh panggang dari api. Jalan satu-satunya adalah mewujudkan Ekonomi Pancasila yang sesungguhnya, di mana rakyat berdaulat atas modal.

"Hal itu telah menjadi amanah konstitusi UUD 1945 yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah yang dipimpin siapa pun. Semoga rezim kali ini, yang dipimpin anak ideologis dan anak biologis ekonom besar, berani dan benar dalam menjalankan sistem perekonomian nasional kita,"

Demikian harapan terakhirnya. Sebuah harapan yang berat, menunggu realisasi.