Ekonom: Prabowo Hidupkan Kembali Soemitronomics untuk Wujudkan Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila, dalam pandangannya, bukanlah ekonomi yang hanya mengandalkan BUMN. Ia harus jadi aliansi tiga pilar: koperasi, BUMN, dan swasta yang sehat.

Di sisi lain, Didin juga menyentuh soal sensitif: peran pengusaha nonpribumi. Dia bilang, catatannya bukan soal ras. Ini soal sejarah panjang sejak kolonial. Banyak dari mereka, meski tidak semua, terjebak dalam pola rent seeking yang merusak. Pola ini meracuni elite, partai, hingga aparat.

"Daulat kapital yang terjadi mengangkangi daulat rakyat," paparnya. Dia lalu meninjau jauh ke belakang. Pada era kolonial, hukum membatasi ekonomi pribumi hanya di pedesaan. Puncak piramida dikuasai perusahaan multinasional kolonial, sementara sektor menengah didominasi oleh kalangan tertentu, termasuk pengusaha keturunan Tionghoa.

Mimpi Politik Benteng yang Gagal

Upaya perbaikan pernah dicoba. Didin menyebut Politik Benteng era 1950-an yang digagas Soemitro. Tujuannya mulia: menaikkan kelas ekonomi rakyat pribumi. Sayangnya, gagal total. Fenomena Ali-Baba merajalela di mana lisensi milik pribumi dijual ke pengusaha nonpribumi. Ditambah lagi, oknum penguasa yang korup ikut memperjualbelikan izin.

Dari situlah, menurut Didin, transformasi yang dicita-citakan Bung Hatta dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional masih jauh panggang dari api. Jalan satu-satunya adalah mewujudkan Ekonomi Pancasila yang sesungguhnya, di mana rakyat berdaulat atas modal.

Demikian harapan terakhirnya. Sebuah harapan yang berat, menunggu realisasi.