Anggota DPR Serap Aspirasi Pelaku Industri Rokok Kecil dan Petani Tembakau di Semarang

MURIANETWORK.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menyerap aspirasi pelaku industri rokok skala kecil dan petani tembakau dalam sebuah sarasehan di Semarang, Minggu (14/1/2024). Pertemuan yang difasilitasi Padepokan Ilir-ilir Sunan Kalijogo ini menyoroti kompleksitas kebijakan tembakau yang menyangkut hajat hidup ribuan pelaku usaha, namun juga beririsan dengan isu kesehatan dan lingkungan. Wattimena mengaku lebih memilih mendengarkan berbagai masukan sebelum dibahas lebih lanjut di tingkat parlemen.

Mendengarkan Suara Pelaku Usaha Menengah ke Bawah

Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Persatuan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (P2RPTI) dari tingkat pusat hingga cabang itu, Wattimena mengungkapkan bahwa dialog semacam ini memberinya perspektif baru. Ia menyadari besarnya kontribusi dan ketergantungan masyarakat pada industri ini, khususnya di kalangan produsen menengah ke bawah dan petani.

"Ini terus terang suatu hal yang baru ya mengenai rokok, para pelaku produsen rokok kalangan menengah ke bawah," ujarnya di sela acara.

Ia mengakui, setiap keputusan yang diambil di tingkat legislatif mengenai tembakau bersifat sangat sensitif. Persoalannya tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga berdampak pada bidang lain seperti kesehatan masyarakat.

"Jadi, saya lebih mengambil sikap untuk mendengarkan dan mendapatkan masukan untuk nantinya dibahas lintas komisi," jelas Samuel Wattimena menegaskan pendekatannya.

Kebijakan Harus Pertimbangkan Dampak Sosial-Ekonomi

Politisi tersebut menekankan bahwa pembuatan regulasi tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Melarang begitu saja komoditas yang menjadi tulang punggung perekonomian banyak keluarga, menurutnya, bukan solusi yang bijak tanpa alternatif yang matang. Pendekatan kebijakan harus komprehensif, menimbang dengan cermat antara berbagai kepentingan dan dampak yang mungkin timbul.

"Tidak bisa serta merta mengatakan bahwa rokok itu tidak sehat dan dilarang karena kebijakan akan menyangkut banyak sumber pendapatan masyarakat," tegasnya.