Pemerintah Gelar Rakor Lintas Kementerian untuk Perkuat Moderasi Beragama

Di sisi lain, Kepala BMBPSDM Muhammad Ali Ramdhani mengingatkan bahwa ini adalah kebijakan strategis nasional. Artinya, tidak bisa hanya jadi tanggung jawab Kemenag sendiri.

Ramdhani lalu memaparkan sejumlah capaian sepanjang 2025. Ada penguatan untuk calon dai di daerah 3T, pelatihan bagi guru madrasah, hingga pelatihan lintas kementerian yang diikuti ribuan peserta. Mereka juga gencar kampanye di wilayah lintas agama, mengembangkan pilot project untuk pimpinan sekolah, serta membangun Rumah Moderasi Beragama sebagai pusat kajian. Tak ketinggalan, penguatan di 1.000 kelurahan tersebar di berbagai daerah.

Namun, situasi terus berubah. Ramdhani menyadari adanya dinamika nasional dan lingkungan strategis yang baru, termasuk perkembangan isu sosial-keagamaan dan fokus program di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Itulah sebabnya rakor kali ini dihadiri oleh begitu banyak pihak. Mulai dari kementerian koordinator seperti Polhukam, Hukum dan HAM, Perekonomian, hingga Pemberdayaan Masyarakat hingga kementerian teknis seperti Kominfo, Bappenas, hingga Kemenparekraf. Bahkan, dari unsur penegak hukum dan pertahanan, Kejaksaan Agung, Polri, TNI, hingga BPJPH turut hadir.

Pada akhirnya, forum ini diharapkan bukan sekadar pertemuan seremonial. Melainkan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi semua pemangku kepentingan. Terutama dalam menyelaraskan indikator dan rencana program lintas sektor untuk moderasi beragama ke depannya.