Menteri Luar Negeri: Dewan Perdamaian Gaza Belum Ambil Aksi Nyata

Kilas Balik Negosiasi Dua Negara

Jalan menuju perdamaian di kawasan itu memang penuh dengan pasang surut. Sebelumnya, negosiasi solusi dua negara yang hampir berhasil terjadi pada akhir 2020 melalui apa yang dikenal sebagai Parameter Clinton. Dokumen bersejarah itu sempat menawarkan kerangka yang menjanjikan, termasuk kedaulatan Palestina atas 96% wilayah Tepi Barat dan seluruh Jalur Gaza. Namun, momentum itu akhirnya gagal diwujudkan menjadi kesepakatan final.

Komitmen dan Koridor Kebijakan Indonesia

Secara prinsip, keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza memiliki tujuan yang jelas dan telah dinyatakan secara publik. Fokusnya adalah mendorong terwujudnya perdamaian menyeluruh, serta kemerdekaan dan kedaulatan Palestina yang diakui dunia internasional.

Keikutsertaan ini merupakan bagian dari komitmen politik luar negeri yang konsisten untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah, khususnya melalui mekanisme solusi dua negara. Komitmen ini juga selaras dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan.

"Kalau memang tidak sesuai dengan yang kami inginkan, maka akan keluar," tegas Sugiono dalam kesempatan terpisah di Istana Merdeka, Selasa (3/2). Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa partisipasi Indonesia bersifat prinsipil dan tidak tanpa syarat.

Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri itu menjelaskan pijakan kebijakan yang diambil pemerintah. "Ini yang ingin kami capai, koridor-koridornya ada di situ," ujarnya, merujuk pada tujuan utama yaitu terciptanya perdamaian di Gaza dan kedaulatan penuh bagi Palestina. Penegasan ini memberikan kejelasan kepada publik mengenai arah dan batasan diplomasi Indonesia dalam isu yang sangat sensitif ini.