Laporan HRW: Kembalinya Trump Percepat Kemunduran Demokrasi dan HAM Global

Di sisi lain, laporan mengakui peran aktif Jerman dalam mendukung Ukraina, termasuk dukungan Merz terhadap penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk membantu persenjataan Kyiv. Poin ini menunjukkan kompleksitas penilaian di mana sebuah negara bisa dikritik untuk kebijakan dalam negerinya namun diakui perannya dalam isu geopolitik tertentu.

Dinamika Hak Asasi Manusia di Indonesia

Laporan HRW edisi ini juga menyoroti perkembangan terkini di Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dicatat telah memperluas peran militer dengan menempatkan personel aktif di jabatan sipil, sebuah praktik yang mengingatkan pada era Orde Baru. Amandemen undang-undang yang memberi militer peran di peradilan dan BUMN semakin menguatkan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi.

"Prabowo, mantan jenderal yang dituduh melakukan pelanggaran HAM serius, juga menempatkan anggota aktif militer di posisi senior pemerintah," tulis HRW. Analisis organisasi itu menyimpulkan bahwa hak sipil dan kebebasan minoritas di Indonesia sedang berada dalam ancaman.

Ketegangan sosial memuncak dalam unjuk rasa besar-besaran menolak tunjangan anggota DPR pada Agustus 2025, yang berujung pada bentrokan dan ribuan penahanan. Sementara itu, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru yang mengkriminalisasi hubungan seks di luar nikah serta memperkuat aturan syariah lokal dinilai mengancam hak perempuan dan kelompok LGBT.

Di Papua, dampak pembangunan seperti proyek perkebunan, pertambangan, dan "food estate" memicu penggusuran paksa dan kerusakan lingkungan. Seorang pemimpin adat Malind di Merauke menggambarkan tekanan yang dihadapi masyarakatnya dengan gamblang.

"Bulldozer selalu dijaga oleh tentara bersenjata semi-otomatis," tuturnya. Deskripsi ini memberikan konteks lapangan atas klaim-klaim pelanggaran hak masyarakat adat yang sering disampaikan oleh para aktivis.

Prediksi dan Seruan untuk Aksi di Tahun 2026

Menutup laporannya, Philippe Bolopion memprediksi bahwa dampak perkembangan tahun 2025 akan paling nyata terasa di Amerika Serikat, namun gelombang pengaruhnya akan bersifat global. Menghadapi tren otoriter ini, ia menekankan bahwa diperlukan perlawanan yang terkoordinasi.

"Menghentikan gelombang otoriter dan membela hak asasi manusia adalah tantangan lintas generasi," tegas Bolopion. "Perlawanan akan membutuhkan reaksi yang tegas, strategis, dan terkoordinasi dari pemilih, masyarakat sipil, institusi multilateral, dan pemerintah yang menghormati hak di seluruh dunia."

HRW pun menyerukan pembentukan aliansi global baru. Uni Eropa, bersama dengan demokrasi lain seperti Jepang, Kanada, Brasil, dan Korea Selatan, diharapkan dapat memimpin blok ini. "Secara individual, negara-negara ini mungkin mudah kewalahan oleh pengaruh global AS dan Cina, tetapi bersama-sama, mereka bisa menjadi kekuatan politik yang kuat dan blok ekonomi yang substansial," paparnya. Seruan ini menjadi penutup yang menegaskan bahwa di tengah titik kritis, solidaritas dan aksi kolektif tetap menjadi harapan terbesar.