Laporan HRW: Kembalinya Trump Percepat Kemunduran Demokrasi dan HAM Global

MURIANETWORK.COM - Laporan tahunan Human Rights Watch (HRW) yang dirilis Rabu (4/2) memperingatkan dunia tengah berada di titik kritis dalam penegakan hak asasi manusia. Organisasi nirlaba internasional itu menilai, terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat telah memberdayakan rezim otoriter global, mempercepat ambruknya institusi demokrasi, dan memperburuk situasi kelompok rentan. Laporan tersebut, yang mencakup analisis mendalam di berbagai negara, menggambarkan sebuah tatanan internasional yang rapuh di bawah tekanan geopolitik.

Ancaman terhadap Tatanan Global Berbasis Aturan

Dalam pengantarnya, Direktur Eksekutif HRW Philippe Bolopion menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Ia menggambarkan sistem HAM global yang sedang terancam oleh tekanan dari berbagai pihak.

"Sistem hak asasi manusia di seluruh dunia sedang terancam," ungkap Bolopion. "Di bawah tekanan terus-menerus dari Presiden Trump, dan dengan Cina dan Rusia yang terus merongrong, tatanan internasional berbasis aturan sedang hancur."

Peringatan ini menjadi kerangka bagi seluruh analisis dalam laporan yang tebal itu, yang tidak hanya menyoroti peran Amerika Serikat tetapi juga pelanggaran serius di konflik seperti di Ukraina dan Gaza.

Masa Jabatan Kedua Trump dan Dampak Globalnya

HRW mencatat, dalam dua belas bulan sejak pelantikannya, pemerintahan Trump kedua telah melancarkan serangan besar terhadap pilar-pilar demokrasi di dalam negeri. Retorika yang dinilai rasis dan kebijakan yang selaras dengan ideologi nasionalis kulit putih, menurut laporan itu, telah mengirim sinyal berbahaya ke kancah global.

Bolopion menyimpulkan dampaknya dengan nada suram. "Pesannya jelas: dalam dunia baru ala Trump, yang kuat benar, dan kekejaman bukan halangan," tulisnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi seruan bagi negara-negara yang masih menghargai HAM untuk membentuk aliansi strategis guna menghadapi tren yang mengkhawatirkan ini.

Sorotan Kondisi di Jerman: Antara Komitmen dan Tantangan

Sebagai kekuatan utama Uni Eropa, situasi di Jerman mendapat perhatian khusus. Laporan HRW menggarisbawahi peningkatan kejahatan kebencian bermotif anti-Muslim dan antisemit. Selain itu, langkah politik Partai CDU pimpinan Friedrich Merz yang kini menjabat kanselir untuk bersekutu dengan partai sayap kanan AfD guna membatasi imigrasi dinilai telah memecahkan tabu lama dalam politik demokratis Jerman.

Kebebasan berekspresi juga disebutkan sedang tergerus, terutama yang menyangkut protes solidaritas Palestina. HRW mengutip kekhawatiran Komisaris HAM Dewan Eropa mengenai penyamaan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme. Di ranah domestik, data resmi kepolisian menunjukkan kenaikan signifikan kekerasan dalam rumah tangga, sementara penolakan untuk mengibarkan bendera pelangi di Gedung Reichstag menandai kemunduran bagi hak-hak kelompok LGBT.

Kebijakan Luar Negeri Jerman

Di sisi lain, laporan mengakui peran aktif Jerman dalam mendukung Ukraina, termasuk dukungan Merz terhadap penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk membantu persenjataan Kyiv. Poin ini menunjukkan kompleksitas penilaian di mana sebuah negara bisa dikritik untuk kebijakan dalam negerinya namun diakui perannya dalam isu geopolitik tertentu.

Dinamika Hak Asasi Manusia di Indonesia

Laporan HRW edisi ini juga menyoroti perkembangan terkini di Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dicatat telah memperluas peran militer dengan menempatkan personel aktif di jabatan sipil, sebuah praktik yang mengingatkan pada era Orde Baru. Amandemen undang-undang yang memberi militer peran di peradilan dan BUMN semakin menguatkan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi.

"Prabowo, mantan jenderal yang dituduh melakukan pelanggaran HAM serius, juga menempatkan anggota aktif militer di posisi senior pemerintah," tulis HRW. Analisis organisasi itu menyimpulkan bahwa hak sipil dan kebebasan minoritas di Indonesia sedang berada dalam ancaman.

Ketegangan sosial memuncak dalam unjuk rasa besar-besaran menolak tunjangan anggota DPR pada Agustus 2025, yang berujung pada bentrokan dan ribuan penahanan. Sementara itu, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru yang mengkriminalisasi hubungan seks di luar nikah serta memperkuat aturan syariah lokal dinilai mengancam hak perempuan dan kelompok LGBT.

Di Papua, dampak pembangunan seperti proyek perkebunan, pertambangan, dan "food estate" memicu penggusuran paksa dan kerusakan lingkungan. Seorang pemimpin adat Malind di Merauke menggambarkan tekanan yang dihadapi masyarakatnya dengan gamblang.

"Bulldozer selalu dijaga oleh tentara bersenjata semi-otomatis," tuturnya. Deskripsi ini memberikan konteks lapangan atas klaim-klaim pelanggaran hak masyarakat adat yang sering disampaikan oleh para aktivis.

Prediksi dan Seruan untuk Aksi di Tahun 2026

Menutup laporannya, Philippe Bolopion memprediksi bahwa dampak perkembangan tahun 2025 akan paling nyata terasa di Amerika Serikat, namun gelombang pengaruhnya akan bersifat global. Menghadapi tren otoriter ini, ia menekankan bahwa diperlukan perlawanan yang terkoordinasi.

"Menghentikan gelombang otoriter dan membela hak asasi manusia adalah tantangan lintas generasi," tegas Bolopion. "Perlawanan akan membutuhkan reaksi yang tegas, strategis, dan terkoordinasi dari pemilih, masyarakat sipil, institusi multilateral, dan pemerintah yang menghormati hak di seluruh dunia."

HRW pun menyerukan pembentukan aliansi global baru. Uni Eropa, bersama dengan demokrasi lain seperti Jepang, Kanada, Brasil, dan Korea Selatan, diharapkan dapat memimpin blok ini. "Secara individual, negara-negara ini mungkin mudah kewalahan oleh pengaruh global AS dan Cina, tetapi bersama-sama, mereka bisa menjadi kekuatan politik yang kuat dan blok ekonomi yang substansial," paparnya. Seruan ini menjadi penutup yang menegaskan bahwa di tengah titik kritis, solidaritas dan aksi kolektif tetap menjadi harapan terbesar.