Indonesia di Board of Peace: Antara Diplomasi dan Ancaman Radikalisasi Domestik

- Rabu, 04 Februari 2026 | 11:25 WIB
Indonesia di Board of Peace: Antara Diplomasi dan Ancaman Radikalisasi Domestik

Pekan lalu, di Davos, dunia bisnis dan politik bertemu dalam World Economic Forum. Suasana forum itu selalu ramai, penuh agenda. Tapi di balik diskusi ekonomi, ada percakapan lain yang lebih mendesak: soal perdamaian dan konflik yang terus menghangat di berbagai belahan dunia.

Dalam kesempatan itu, Indonesia mengumumkan keputusannya untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP). Inisiatif yang digalang Presiden AS Donald Trump ini bertujuan menyelesaikan kerumitan konflik Palestina-Israel, dan sudah didukung sekitar 35 negara, termasuk beberapa negara muslim kunci.

Reaksi atas langkah Indonesia ini beragam. Banyak yang melihatnya sebagai peluang. Sebuah ikhtiar konkret untuk mengakhiri penderitaan panjang rakyat Palestina, dengan harapan BoP bisa menjadi jalan keluar dari kebuntuan.

Di sisi lain, suara kritis juga nyaring terdengar. Kekhawatiran utama adalah kuatnya aroma ‘Pax Americana’ ala Trump dalam badan baru ini. Banyak yang meragukan efektivitasnya, bahkan mengkhawatirkan dampak buruknya bagi masa depan Palestina. Tak hanya itu, ada kekhawatiran ini akan menggerus peran dan kredibilitas PBB. Beberapa kekuatan global pun tampak enggan ikut serta, yang semakin menguatkan skeptisisme tersebut.

Namun begitu, ada satu hal yang barangkali perlu jadi perhatian serius kita di dalam negeri: dampak keanggotaan ini di level domestik. Potensi glokalisasi yang bisa berujung pada radikalisasi.

Dari Pegunungan Kabul hingga Gurun Syam

Ceritanya bukan hal baru. Akhir 80-an, saat Perang Dingin memanas di Afghanistan, sejumlah anak muda Indonesia rela terbang ribuan mil. Mereka ingin membantu saudara seiman melawan invasi Uni Soviet. Seruan jihad di sana berkelindan dengan suasana domestik saat itu, di mana ekspresi keagamaan merasa dibatasi. Kombinasi narasi global dan lokal itulah yang mendorong mereka pergi.

Puluhan tahun berselang, pola serupa terulang. Sekitar satu dekade setelah 9/11, kelompok yang menyebut diri ISIS mendadak merebut kota-kota penting di Suriah dan Irak. Narasi mereka tentang khilafah akhir zaman, dipadukan dengan kekecewaan terhadap hegemoni politik yang dianggap tidak islami, menarik perhatian. Lagi-lagi, fusi narasi global dan domestik mengorkestrasi keberangkatan puluhan warga Indonesia, kali ini menuju debu dan kekacauan di gurun Syam.

ISIS dan Permainan Glokalisasi

Glokalisasi itu intinya adalah proses mencampur fenomena global dengan konteks lokal. ISIS jago dalam hal ini. Mereka tak cuma memanfaatkan situasi di Timur Tengah, tapi juga menyelipkan narasi lokal kita: kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, rasa frustasi politik. Paduan ini menciptakan relevansi yang terasa personal, menggugah sebagian orang untuk bertindak ekstrem, bahkan rela meninggalkan rumah demi janji utopia.

Sekarang, dengan penetrasi internet dan media sosial yang sangat dalam, proses glokalisasi ini berjalan lebih cepat dan luas. Transmisi informasi yang instan memungkinkan aspek lokal dan global bertemu dalam hitungan detik. Ini membuka ruang operasi yang lebar bagi kelompok radikal untuk merekrut. Mereka bisa menyabotase simpati tulus masyarakat Indonesia terhadap Palestina, mengalihkannya ke jalur destruktif yang sama sekali tidak konstruktif.

Modus Rekrutmen di Media Sosial

Kelompok berideologi seperti ISIS umumnya bekerja dalam dua tahap. Pertama, menjaring ‘sel tidur’ dengan memadukan isu kebijakan luar negeri seperti keikutsertaan Indonesia dalam BoP dengan ketidakpuasan sosial-politik-ekonomi di dalam negeri. Mereka akan menggembar-gemborkan bahwa sistem politik Indonesia jauh dari nilai Islam, dan itu sebabnya negeri ini tak bisa membantu Palestina dengan maksimal.

Kedua, mereka memperkuat sel-sel itu dengan resonansi identitas. Menyatu-rasakan penderitaan muslim Palestina dengan muslim Indonesia. Fusi identitas ini berbahaya, karena bisa mendorong simpati yang tulus ke dalam jurang radikalisme yang sempit. Media sosial, dengan ruang bebasnya, adalah kanal yang sempurna untuk modus operandi semacam ini. Rekrutmen online terbukti efektif menjebak mereka yang lugu dan sedang mencari identitas.

Ini Soal Ketahanan Nasional

Jadi, penggunaan narasi glokalisasi dan fusi identitas kini menjadi senjata utama kelompok radikal. Sasaran empuknya adalah anak-anak bangsa yang sebenarnya bersimpati tulus pada perjuangan Palestina. Karena itu, kewaspadaan terhadap mekanisme ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ini harus jadi pertimbangan utama dalam memperkuat ketahanan nasional kita dari ancaman aktor non-negara.

Apalagi di era sekarang, perang narasi dan perang hibrida sudah jadi bagian dari kancah geopolitik global. Kita tak bisa abai.

Perlu Pendekatan yang Cermat

Terlepas dari pro-kontra kebijakan BoP, Indonesia harus berjalan dengan sangat hati-hati. Harus ada kalkulasi yang matang dalam membaca keterkaitan antara politik luar negeri dan dinamika dalam negeri. Keduanya kini tak terpisahkan.

Mengadopsi sifat ‘intermestik’ mempertimbangkan aspek internasional dan domestik secara bersamaan dalam setiap penalaran kebijakan, menjadi krusial. Ini adalah cara untuk menyeimbangkan mandat konstitusi kita, yang anti penjajahan dan mendukung perdamaian dunia, dengan keamanan dan ketahanan nasional di rumah sendiri.


M Tata Auniyrahman. Analis muda geopolitik dan keamanan, berkedudukan di Islamabad, menempuh studi pascasarjana di Islamabad, Pakistan.

Editor: Yuliana Sari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar