Ketua Komisi VII Soroti Menteri Pariwisata: Jawaban Harusnya di Rapat, Bukan di Medsos

Rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, pada Rabu (4/2) di Senayan, dibuka dengan sorotan menarik dari Ketua Komisi, Saleh Daulay. Ia menyayangkan satu hal: jawaban atas pertanyaan-pertanyaan anggota dewan justru banyak disampaikan lewat media sosial, bukan di forum rapat itu sendiri.

“Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab oleh Ibu Menteri,” ujar Saleh di awal pertemuan. Menurutnya, meski beberapa tanggapan sudah ‘dicicil’ lewat medsos, tempat yang tepat untuk berdebat dan berdiskusi tetaplah di ruang rapat. “Ya kan, ada yang dicicil lewat medsos padahal sebetulnya jawaban itu di sini mestinya, bukan di medsos. Karena di sini boleh berdebat, ya kan,” sambungnya.

Namun begitu, Saleh tak lupa memberi apresiasi. Ia menilai respons Menpar itu menunjukkan semangat. “Tapi sudah baguslah saya lihat, wah semangat Ibu kita ya kan. Nggak apa-apa, nanti soal itu boleh diperdebatkan juga kalau masih mau,” tuturnya. Ia pun menawarkan waktu khusus bagi Widiyanti untuk menuntaskan jawaban terkait evaluasi program tahun 2025.

Rapat ini sendiri merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya pada 21 Januari, yang membahas capaian pariwisata sepanjang 2025 dan rencana kerja untuk 2026. Di forum itu, Widiyanti sempat memaparkan prestasi gemilang: 154 penghargaan internasional berhasil diraih sepanjang tahun lalu, melonjak dari hanya 66 penghargaan di tahun sebelumnya.

Tapi, bagi Saleh, angka-angka itu memunculkan tanda tanya besar. “Tapi, rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu per satu, jenisnya apa saja, penghargaan ini dan dampaknya untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.

Beberapa hari pasca rapat, Menpar Widiyanti ramai memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya. Ia membantah isu yang menyebutnya menolak dijemput oleh pimpinan komisi.

“Tidak benar. Ini harus saya luruskan. Jadi kami rapat itu diundang DPR sebagai mitra Komisi II. Tidak ada soal saya menolak rapat. Bahkan saya menyampaikan, ‘Bapak Ketua, saya sudah mengosongkan waktu saya, saya siap rapat sampai malam.’ Tapi ini tidak dikutip oleh media,” jelas Widiyanti di Instagram.

“Jadi banyak media nih yang menulis itu, tapi mereka tidak hadir di sana dan tidak paham konteksnya. Yang terjadi adalah karena pembahasan sangat banyak, maka pimpinan akhirnya membagi dua rapat dan akan meneruskannya kembali di minggu depan,” sambungnya.

Tak cuma soal itu, ia juga mengunggah video penjelasan mengenai manfaat ratusan penghargaan internasional tadi. Menurutnya, penghargaan itu adalah bentuk pengakuan global yang kredibel.

“Jadi penghargaan di sektor pariwisata itu merupakan bentuk pengakuan global. Ini sama sekali tidak berbayar dan diberikan oleh institusi yang kredibel, bergengsi, dan berstandar tinggi. Proses penilaiannya juga dilakukan secara independen,” ujarnya.

“Sebagian penghargaan tersebut juga berbasis pada pengalaman dan ulasan wisatawan internasional yang telah berkunjung ke Indonesia, sehingga mencerminkan persepsi nyata terhadap kualitas destinasi kita. Penghargaan ini pada dasarnya adalah apresiasi atas,” imbuh Widiyanti.

Jadi, di satu sisi ada keinginan agar dialog formal berjalan di forum resmi. Di sisi lain, ada upaya klarifikasi langsung ke publik lewat kanal daring. Kedua hal ini kini berjalan beriringan, mencerminkan dinamika komunikasi politik di era digital yang serba cepat.