Anggaran Pasca Bencana Dikritik, Komisi V Desak PU Bentuk Direktorat Khusus

Rapat kerja antara Komisi V DPR dan Kementerian PU di Senayan, Selasa lalu, berlangsung cukup tegang. Fokus utamanya? Soal bencana di Sumatera dan bagaimana caranya menangani kerusakan infrastruktur di sana. Tapi yang jadi sorotan para anggota dewan justru hal yang lebih mendasar: dari mana sebenarnya anggaran untuk semua perbaikan itu berasal?

Ketua Komisi V, Lasarus, tak sungkan menyampaikan kritiknya langsung. Menurutnya, selama ini penanganan bencana terkesan seperti tambal sulam. Sistemnya cuma mengandalkan pemindahan anggaran dari pos lain, alias 'copot sana-sini'.

"Kita nih sekarang susah nih Pak Menteri PU, tidak ada Direktorat khusus, Pak, yang menangani ini," ujar Lasarus dengan nada prihatin.

"Ini tarik sana, tarik sana, tarik sana, padahal bencana kita ini tiap hari."

Memang, hampir semua dampak bencana alam berujung pada pundak Kementerian PU. Jalan longsor, jembatan putus, atau bendungan yang rusak semuanya menjadi tugas mereka. Namun begitu, ironisnya, kementerian ini justru tak punya pos anggaran khusus untuk situasi pascabencana.

"Selalu yang mengambil pekerjaan jalan rusak PU, bendungan rusak PU, ya kan? Jembatan rusak PU, air rusak PU, semuanya PU," tegas Lasarus.