Satu Data Indonesia: Kolaborasi atau Sekadar Wacana?

Di sisi lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy punya pandangan senada. Menurutnya, pembangunan nasional hanya akan sukses jika berbasis data. Saat ini, cakupan data sudah sangat luas, jauh melampaui sekadar angka statistik, seiring kemajuan teknologi.

Ada tagline yang sering didengar: data adalah minyak baru, emas baru. Rachmat meyakini, di masa depan, nilai data bahkan akan melampaui komoditas berharga sekalipun. Tapi, untuk sampai ke sana, diperlukan mekanisme yang tepat agar data benar-benar bernilai.

Dari sudut pandang legislatif, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengibaratkan data sebagai kompas. Tanpa data akurat, kebijakan bisa melenceng. Ia memberi contoh sederhana yang sering jadi sorotan: bantuan sosial yang salah sasaran. Itu, kata dia, adalah cerminan langsung dari kekeliruan data.

Tantangan ke depan tidak kecil. Bob menyebut perlunya keseriusan menjamin interoperabilitas, menghilangkan ego sektoral, dan tentu saja, menjaga keamanan data. Kolaborasi satu data kunci untuk perencanaan nasional yang kuat. DPR, ungkapnya, berkomitmen mendukung penyusunan RUU Satu Data Indonesia.

Nuansa historis ditambahkan oleh Duta Arsip Nasional sekaligus anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Menurutnya, para pendiri bangsa sudah punya visi tentang pembangunan berbasis satu data, yang mengintegrasikan data geospasial dan numerik.

"Oleh karenanya diperlukan perjuangan bersama oleh banyak pihak baik instansi pusat maupun pemerintah daerah," tutup Rieke.

Pesan yang mengalir dari diskusi itu jelas: mewujudkan Satu Data Indonesia butuh lebih dari sekadar teknologi. Butuh kolaborasi nyata, komitmen politik, dan perubahan mindset dari semua pihak.